TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) telah mengevaluasi sejumlah hal yang kurang dan harus diperbaiki dari satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Untuk diketahui, LAB 45 adalah lembaga kajian yang ingin menyelaraskan antara ilmu pengetahuan dan praktik empiris di berbagai bidang strategis.

LAB 45 berkonsentrasi pada perkembangan global yang berdampak strategis dan bersifat disruptif terhadap kemajuan dan stabilitas Indonesia.

Analis Utama Politik Keamanan dari LAB 45, Reine Prihandoko, mengatakan rencana pengadaan berbagai sistem alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi satu diantara hal yang disorot selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Reine mempertanyakan soal kemampuan pemerintah untuk membayar biaya pengadaan alutsista tersebut.

Seperti pesawat tempur generasi 4.5 J-10 buatan Tiongkok seharga Rp26,49 triliun dan pesawat tempur generasi 5 KAAN bikinan Turki senilai Rp19,86 triliun.

“Ditambah kapal perang permukaan light frigate I-Class dari Turki senilai Rp18,21 triliun dan kapal induk bekas Garibaldi dari Italia seharga Rp7,45 triliun,” kata Reine, dalam diskusi bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang diselenggarakan LAB 45, di Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025). 

Reine mengkritik pengadaan alutsista tersebut nilainya sangat fantastis dan tidak efektif.

Sebab, kata Reine, menggunakan pinjaman luar negeri (PLN) yang tidak memerlukan alokasi rupiah murni pendamping (RMP).

Menurut Reine, sejak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) era Joko Widodo, pengadaan alutsista masih diupayakan hingga sekarang. 

“Dalam buku II R-APBN 2026 misalnya, disebutkan fungsi pertahanan akan mendapatkan alokasi belanja senilai Rp335 triliun. Padahal anggaran Kemhan yang disetujui saat itu Rp185 triliun,” ujar Reine. 

Pada kesempatan yang sama, Diyauddin Undu sebagai Analis Politik Media dan Mahadata, menilai satu tahun kabinet merah putih bentukkan Prabowo ini kurang dalam hal komunikasi publik.

Sebab, kata dia, sejumlah menterinya Prabowo kerap melalukan blunder saat berdialog atau berkomunikasi dengan publik.

“Blunder dalam kebijakan tampak lebih menonjol. Prabowo kerap mengambil peran langsung untuk membatalkan atau merevisi sejumlah kebijakan yang sebelumnya telah dirancang dan dijalankan oleh menterinya,” ucap Undu, panggilan akrabnya.

Dia melanjutkan, Prabowo butuh sosok yang luwes untuk menjadi juru bicara presiden.