Baca tanpa iklan
Ringkasan Berita:
- Prabowo-Gibran telah genap setahun memimpin Indonesia sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.
- Menurut CELIOS, ada 3 hal yang harus menjadi evaluasi dari satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Ketiga hal itu adalah ekonomi, penegakan hukum, dan komunikasi.
TRIBUNNEWS.COM - CELIOS (Center of Economic and Law Studies), lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makro-ekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik, menyebut tiga hal yang harus menjadi evaluasi dari satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketiga hal tersebut adalah ekonomi, penegakan hukum, dan komunikasi. Jika tak ada yang bisa memperbaikinya, maka Presiden Prabowo harus melakukan reshuffle kabinet.
"Ekonomi, penegakan hukum, komunikasi. Nah, jadi tiga ini yang saya kira harus jadi PR ke depan, harus dijalankan. Kalau enggak ada yang becus mengerjakan itu, maka Prabowo harus tegas untuk melakukan reshuffle," ucap Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira dalam dialog Overview Tribunnews dengan tema 'Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran' pada Rabu (22/10/2025).
Menurut Bhima, jika tiga hal fundamental ini gagal dijalankan, maka semua pihak akan menyalahkan Prabowo.
"Semua akan menyalahkan pada legitimasi dari Prabowo," terangnya.
Prabowo-Gibran telah genap setahun memimpin Indonesia sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.
Setelah genap setahun menjabat, mulai bermunculan penilaian akan kinerja Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama memimpin Indonesia.
Berbagai lembaga pun melakukan surveinya atas penilaian kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, salah satunya adalah CELIOS.
Menurut survei CELIOS, Prabowo–Gibran hanya mendapatkan nilai rata-rata 3 dari 10, mencerminkan penilaian publik yang sangat rendah terhadap kinerja satu tahun pemerintahannya.
Sebanyak 29 persen responden memberi nilai 1 dan 20 persen memberi nilai 2, sehingga penilaian “sangat buruk” menjadi yang paling dominan.
Selain itu, 14 persen responden memberi nilai 3 dan 13 persen memberi nilai 4, yang semakin menunjukkan bahwa publik menilai kinerja pemerintah cenderung “buruk”.
Baca juga: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Jadi Kanibal UMKM dan BUMD, Ini Sorotan CELIOS
Totalnya, 77 persen responden memberikan penilaian negatif terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran.
Di sisi lain, hanya 17 persen responden yang menilai kinerja kabinet cukup baik, dan hanya 5 persen yang menilainya “baik”.
CELIOS juga melakukan survei penilaian pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan enam indikator.
Hasilnya, capaian program dalam satu tahun kabinet Prabowo Gibran dinilai sangat mengecewakan. Hal ini tercermin dari 29 persen responden yang memberikan penilaian “sangat buruk” dan 43 persen responden yang memberikan penilaian “buruk”.
Sementara itu, 26 persen responden menilai “cukup” dan hanya 2 persen responden yang memberikan penilaian “baik."
Dalam satu tahun pemerintahannya, rencana kebijakan yang dibuat kabinet Prabowo–Gibran dinilai belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sebagian besar responden memberi penilaian rendah, yaitu 36 persen menilai sangat buruk dan 44 persen menilai buruk. Hanya 18 persen yang menilai cukup dan 2 persen yang menilai baik.
Dari sisi kepemimpinan, penilaiannya juga kurang memuaskan. Sebanyak 33 persen responden menilai kepemimpinan kabinet sangat buruk dan 31 persen menilai buruk.
Ada 28 persen yang menilai cukup dan hanya 9 persen yang menilai baik. Sama seperti sebelumnya, tidak ada responden yang memberi nilai sangat baik untuk aspek ini.
Selain itu, tata kelola anggaran dalam satu tahun kabinet Prabowo-Gibran juga mendapat penilaian negatif dari mayoritas responden.
Sebanyak 42 persen responden memberikan penilaian “sangat buruk” dan 39 persen responden memberikan penilaian “buruk”. Sementara itu, 17 persen responden menilai “cukup” dan hanya 3 persen responden yang memberikan penilaian “baik.”
Terkait cara mengomunikasikan kebijakan, Prabowo-Gibran dinilai gagal oleh mayoritas masyarakat.
Sebanyak 63 persen responden menilai komunikasi kebijakan pemerintah sangat buruk dan 28 persen menilainya buruk. Hanya 5 persen yang merasa komunikasi pemerintah cukup baik dan hanya 4 persen yang menilai baik.
Data ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami publik, sehingga kebijakan yang dibuat sering menimbulkan kebingungan dan tidak mendapat dukungan luas.
Penegakan hukum juga menjadi sorotan serius. Sebanyak 37 persen responden menilai penegakan hukum sangat buruk dan 38 persen buruk, sementara hanya 18 persen yang menilai cukup, 6 persen menilai baik, dan hanya 1 persen yang menilai sangat baik.
Angka ini menunjukkan bahwa para panel masih melihat hukum belum berjalan adil dan tegas, serta masih ada kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
Dengan kata lain, kinerja penguatan sistem hukum dan aparat penegak hukum masih sangat rendah.
Sebagai informasi, CELIOS merilis hasil Evaluasi Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran untuk menilai pencapaian program, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, komunikasi kebijakan, dan penegakan hukum pada 19 Oktober 2025.
Laporan ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu survei expert judgment (panel) dan survei publik.
Survei expert judgment melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga media nasional, sedangkan survei publik dilakukan untuk menangkap persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan melibatkan 1.338 responden dari berbagai wilayah Indonesia.
(Tribunnews.com/Deni/Faryyanida)