TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan menyarankan reformasi bukan hanya dilakukan terhadap institusi Polri saja, tetapi terhadap semua lembaga dan kementerian.

Edi Hasibuan mengatakan reformasi di segala bidang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Baca juga: 11.765 Anak Berebut Kursi SMA KTB, Polri Jangkau Anak Berbakat dari 38 Provinsi

Pemerhati kepolisian ini menilai bila hanya Polri yang dibenahi, reformasi pelayanan pemerintah tidak memberikan perubahan besar.  

"Kalau semua mau baik, kita minta presiden Prabowo melakukan pembenahan. Kita minta presiden jangan setengah-setengah. Kita minta presiden lakukan reformasi untuk semua bidang, kita melihat semua masih butuh perbaikan," kata Dr Edi Hasibuan di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Menurut Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara tersebut mengatakan berdasarkan pengamatan, pihaknya melihat semua kementerian dan institusi negara butuh pembenahan dan tidak ada satu kementerian dan institusi mana pun yang betul-betul sempurna.

"Semua memiliki kekurangan," ujar mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini.

Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) ini pun memandang semua kementerian dan lembaga serta institusi penegak hukum kinerjanya masih jauh dari harapan masyarakat.

"Kita harapkan semua lembaga dan institusi negara perlu direformasi agar roda pemerintahan Presiden Prabowo semakin baik dan mendapatkan dukungan dari masyarakat," ucapnya.

Lemkapi adalah lembaga independen yang didirikan pada tahun 2016 oleh Dr Edi Saputra Hasibuan, setelah menyelesaikan masa tugasnya sebagai komisioner Kompolnas periode 2012–2016.

Lemkapi berperan sebagai think tank yang fokus pada isu-isu strategis seputar kepolisian, hukum, dan keamanan, termasuk melakukan kajian dan riset terhadap kinerja Polri hingga Memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan profesionalitas dan pelayanan publik oleh kepolisian.

Istana Belum Umumkan Komite Reformasi Polri

Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini belum mengumumkan dan meresmikan Komite Reformasi Polri.

Wacana pembentukan Komite Reformasi muncul setelah terjadinya kericuhan di berbagai daerah yang terjadi pada akhir Agustus 2025.

Komite Reformasi Polri dibentuk sebagai bagian dari upaya memperkuat institusi kepolisian melalui reformasi menyeluruh.