TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyentil Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, yang absen dalam rapat antara pemerintah dan Tim Pengawas Penanganan Bencana Alam DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Dalam rapat tersebut, BNPB hanya diwakili oleh Sekretaris Utama, Rustian. Cucun pun menyinggung absennya Suharyanto dengan nada sindiran.

Ia pun menyinggung kewenangan DPR dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL).

"Pak kepala masih perlu DPR kan? Oh iya. Sampaikan salam dari pimpinan saja. Dana RKAKL di saya kalau enggak salah BNPB itu, pak," seloroh Cucun.

Dengan nada seloroh, Cucun mengancam tidak menandatangani RKAKL dari BNPB nantinya. 

"Hati-hati nanti pas mau butuh RKAKL enggak saya tandatangan dulu suratnya. Komisi VIII enggak bisa rapat nih," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Rustian menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Kepala BNPB. 

Ia menjelaskan bahwa Suharyanto sedang berada di Jawa Tengah untuk memantau langsung penanganan banjir dan longsor di sejumlah wilayah.

"Permohonan maaf Bapak Kepala BNPB, Bapak Ketua. Karena beliau sekarang ada di Jawa Tengah, karena ada banjir dan longsor di beberapa kabupaten kota, sehingga beliau mengendalikan langsung," ucap Rustian.

Rekam jejak Kepala BNPB

Letjen TNI Suharyanto adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak 17 November 2021.

Suharyanto merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat kelahiran Cimahi, Jawa Barat, pada 8 September 1967.

Suharyanto menempuh pendidikan militer di Akademi Militer (Akmil) dan lulus pada tahun 1989.

Sejak itu, ia mengabdi di berbagai satuan infanteri dan komando strategis TNI AD, dengan spesialisasi dalam operasi darat dan penanganan konflik.

Sebelum menjabat sebagai Kepala BNPB, Suharyanto menduduki sejumlah posisi strategis, antara lain sebagai Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya (2020–2021) dan Sekretaris Militer Presiden (2019–2020).

Dalam peran tersebut, ia terlibat langsung dalam koordinasi pengamanan dan administrasi kepresidenan, serta pengendalian operasi teritorial di wilayah Jawa Timur.