Ringkasan Berita:

• Pejabat turun langsung ke masyarakat, bikin publik merasa benar-benar didengar.
• Survei tunjukkan kepuasan publik tinggi, empati jadi kunci kepercayaan birokrasi.
• Akademisi ingatkan, empati bisa jadi pencitraan bila tanpa kebijakan nyata.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pola kepemimpinan publik berbasis empati mulai mendapat sorotan dalam praktik birokrasi Indonesia.

Pengamat politik Universitas Nasional (Unas), Amsori Baharudin Syah, menilai kehadiran pejabat di ruang publik memberi dampak psikologis karena masyarakat merasa aspirasinya didengar. 

“Apa yang dilakukan pejabat yang hadir langsung adalah bentuk pelayanan publik. Ia hadir bukan sebagai pejabat, tetapi sebagai manusia yang mau mendengar,” ujar Amsori dalam keterangannya, Senin (17/11/2025).

Amsori menekankan bahwa dalam birokrasi modern pejabat kabinet umumnya berfungsi sebagai pengambil keputusan strategis di balik rapat, namun pola kehadiran langsung di masyarakat menunjukkan pergeseran sebagian ruang kerja pejabat ke ranah publik.

Konsep empathetic governance dalam literatur tata kelola publik menekankan kepemimpinan tidak hanya berbasis prosedur administratif, tetapi juga empati terhadap pengalaman masyarakat, yang menurut penelitian dapat mengurangi jarak antara pemerintah dan warga serta memperkuat legitimasi kebijakan.

Ia juga merujuk teori filsuf politik Hannah Arendt tentang power as acting in concert, bahwa kekuasaan politik lahir dari kebersamaan warga di ruang publik dan bersifat rapuh bila kebersamaan itu hilang.

Menjelang akhir pandangannya, Amsori menilai gaya kepemimpinan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menunjukkan pergeseran penting dari pola birokrasi modern, karena menghadirkan pejabat langsung di ruang publik sebagai wujud empati birokrasi.

Survei Indikator Politik Indonesia pada Oktober 2025 menunjukkan kepuasan publik terhadap sejumlah pejabat tinggi negara. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencatat kepuasan tertinggi 84,9 persen, disusul Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan 84,5 persen. Data ini memperkuat pandangan bahwa pola kepemimpinan berbasis empati berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.

Survei Litbang Kompas pada Oktober 2025 juga mencatat 76,2 persen responden menyatakan percaya dan sangat percaya terhadap Polri, dengan faktor utama berupa perbaikan layanan dan sikap humanis aparat. Temuan ini menunjukkan bahwa empati dalam pelayanan publik berdampak nyata pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Baca juga: Uang Rakyat untuk Tanah Negara? KPK Dalami Dugaan Modus Gila di Proyek Whoosh

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa empati pimpinan OPD merupakan kunci birokrasi modern. Ia menyampaikan bahwa pembinaan ASN perlu dilakukan secara berkelanjutan, mencakup penataan, pengembangan kompetensi, serta penguatan karakter dan kepemimpinan berbasis empati dalam kegiatan peningkatan kapasitas kepala OPD di Sidoarjo, Jawa Timur.

Praktik kepemimpinan berbasis empati tidak hanya terlihat pada Seskab Teddy. Kajian akademik menyoroti gaya kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menekankan transparansi dan komunikasi publik sebagai bentuk empati terhadap masyarakat. Di level internasional, konsep empathetic governance banyak dipraktikkan di negara Skandinavia, di mana pejabat publik rutin turun ke masyarakat untuk mendengar aspirasi warga.

Meski pola kepemimpinan berbasis empati dinilai positif, sejumlah akademisi menekankan perlunya evaluasi agar tidak sekadar menjadi pencitraan. Model ini efektif bila diikuti dengan kebijakan nyata, bukan hanya kehadiran simbolik pejabat di ruang publik.