Baca tanpa iklan
3. Anita Kadir (praktisi hukum)
Satu-satunya perempuan calon KY, membawa perspektif gender dan keberagaman dalam pengawasan hakim.
4. Desmihardi (praktisi hukum)
Menekankan penguatan integritas hakim dan transparansi proses peradilan, serta pentingnya sinergi KY–MA.
5. Andi Muhammad Asrun (akademisi hukum)
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan, menegaskan pentingnya peradilan bebas dan tidak memihak, serta revisi UU KY.
6. Abdul Chair Ramadhan (akademisi hukum)
Menyoroti putusan hakim yang dinilai bermasalah, mendorong penguatan mekanisme pengawasan etik agar tidak merugikan prinsip hukum pidana.
7. Abhan (tokoh masyarakat)
Mantan Ketua Bawaslu RI, menekankan edukasi publik tentang etik hakim dan transparansi KY agar publik bisa ikut mengawasi.
Mandat Komisi Yudisial
Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan UUD 1945 Pasal 24B. Lembaga ini memiliki mandat menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.
KY juga berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR. Dengan peran strategis tersebut, keberadaan anggota KY sangat menentukan integritas sistem peradilan di Indonesia.
Baca juga: Digagas Jokowi, Diresmikan Prabowo: RS Jantung Modern Hibah UEA Berdiri di Solo
Ekspektasi Publik
Publik kini menanti apakah tujuh calon ini mampu menjalankan tugas berat sebagai pengawas hakim.
Latar belakang mereka beragam, mulai dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi, hingga tokoh masyarakat.
Pertanyaan besar yang muncul: mampukah mereka menjaga etika peradilan dan menegakkan integritas hakim di tengah sorotan publik terhadap dunia peradilan?