Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM RI (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai gejolak internal di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) ada kaitannya dengan pengelolaan tambang.
Gonjang-ganjing di tubuh NU bermula dari munculnya isu K.H Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya diminta mundur dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Desakan agar Gus Yahya mundur dari jabatan sebagai pemimpin tertinggi kepengurusan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada 31 Januari 1926 tersebut berembus sejak Jumat (21/11/2025) lalu.
Tepatnya setelah beredarnya Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU tertanggal Kamis 29 Jumadal Ula 1447 H/20 November 2025 M.
Risalah tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Dewan Syura PBNU K.H Miftachul Akhyar selaku pemimpin rapat.
Dalam risalah ini, salah satu poin penting yang termuat adalah hasil musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam meminta agar KH Yahya Cholil Staquf untuk mengundurkan diri dari Ketua Umum PBNU dalam waktu tiga hari sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriah PBNU.
Apabila dalam waktu tiga hari tidak juga mengundurkan diri, maka Gus Yahya akan diberhentikan secara resmi oleh Rapat Harian Syuriah PBNU.
Menurut Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU, alasan di balik desakan Gus Yahya untuk mundur adalah mengundang narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) serta dugaan masalah tata kelola keuangan organisasi.
Mahfud MD Sebut Ada Konflik Soal Pengelolaan Tambang
Dalam podcast Terus Terang yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, Senin (24/11/2025), Mahfud MD mengaku tidak ingin ikut campur dalam permasalahan internal NU.
Ia tidak mau memihak siapa pun di balik desakan agar Gus Yahya mundur dari Ketua Umum PBNU.
Baca juga: Desakan agar Gus Yahya Mundur dari Ketua Umum PBNU, Rocky Gerung: Tak Sekadar Soal Tokoh Pro-Zionis
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013 mengungkap, dirinya hanya ingin NU selamat, apalagi saat ini ada konflik soal pengelolaan tambang.
Menurutnya, gejolak internal NU juga ada kaitannya dengan konflik soal tambang, di mana NU menjadi ormas keagamaan yang mendapat jatah mengelola industri yang mengambil mineral atau bahan galian lain untuk keperluan manusia itu.
Sehingga, karena kepengurusan PBNU masa khidmat 2022-2027 tinggal setahun, Mahfud meminta agar konflik internal NU segera diselesaikan.
"Saya sudah bicara ke dalam, itu asal muasalnya soal pengelolaan tambang. Itu konflik dalam soal pengelolaan tambang, yang satu ingin ini, yang satu ingin itu, dan berpecah," kata Mahfud.