TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menutup tahun 2025 dengan serangkaian capaian besar yang menandai konsolidasi kelembagaan baru dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Di bawah komando Menteri Agus Andrianto, kementerian yang baru seumur jagung itu bergerak agresif mulai dari pembenahan organisasi, penataan SDM, hingga pembangunan layanan imigrasi dan pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan adaptif.

Sorotan utama bertumpu pada sektor pemasyarakatan. Reformasi struktural Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada Mei lalu menjadi tonggak penting. 

Rancangan perubahan organisasi itu disusun untuk menyesuaikan amanat Undang-Undang Pemasyarakatan 2022 dan KUHP 2023, dengan fokus memperkuat layanan pembinaan, pembimbingan, pengamanan, perawatan, dan pengamatan.

"Responsif, profesional, dan berorientasi masa depan," menjadi jargon yang berulang di internal kementerian.

Menteri Agus menegaskan, restrukturisasi ini bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan perubahan paradigma. 

"Pemasyarakatan harus menjadi institusi yang hadir untuk membina dan memulihkan, bukan sekadar menjaga. Kita sedang membangun sistem yang lebih manusiawi, akuntabel, dan relevan dengan tantangan masa depan," tutur mantan Wakapolri ini.

Langkah paling menonjol datang dari Nusakambangan. Di tengah lonjakan jumlah narapidana berisiko tinggi dan rujukan medis yang tak tertampung, Kemenimipas mendirikan Rumah Sakit Umum Pemasyarakatan Kelas D Pratama. 

Izin operasional rumah sakit ini terbit pada 15 Agustus 2025 dan menjadi fasilitas kesehatan pertama di pulau tersebut yang didesain khusus menangani kompleksitas kesehatan napi hukuman panjang, seumur hidup, hingga mati. 

Pemerintah kini mendorong agar rumah sakit itu berdiri sebagai satuan kerja mandiri, upaya memutus ketergantungan pada Lapas Batu dan mempercepat layanan medis.

"RSUP Nusakambangan adalah jawaban atas kebutuhan mendesak. Tidak boleh ada lagi narapidana berisiko tinggi yang terlambat mendapatkan layanan medis hanya karena keterbatasan fasilitas," ucap mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini.

Baca juga: Kemenimipas Teken Nota Kesepahaman Strategis dengan Sejumlah Kementerian dan Lembaga

Di saat bersamaan, Kemenimipas menuntaskan salah satu proyek reformasi hukum terbesar tahun ini. Yaitu, pengalihan pengelolaan seluruh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) kepada Kejaksaan Agung. 

Total 59 Rupbasan, 709 pegawai, serta ribuan barang bukti resmi dialihkan. Serah terima yang berlangsung dua tahap April dan Juli menandai berakhirnya peran Ditjen Pemasyarakatan dalam pengelolaan barang bukti selama puluhan tahun. 

Agus menyebut pengalihan ini sebagai "pembenahan sistemik yang memperkuat transparansi hukum" dan menegaskan bahwa "tata kelola barang bukti harus berada di tangan lembaga yang paling tepat sesuai mandat konstitusionalnya."

Dalam urusan kelembagaan, Kemenimipas bergerak cepat. Analisis beban kerja rampung, jabatan fungsional baru diajukan, dan tiga gelombang pengalihan pegawai dari Kemenkumham berhasil diselesaikan total lebih dari 56 ribu pegawai resmi berstatus Imipas per Juli 2025.