Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait polemik keberadaan bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.
Prabowo, kata Bahlil, meminta aturan ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk jika bandara tersebut terbukti beroperasi tanpa fasilitas bea cukai dan imigrasi.
Bahlil menyampaikan hal itu kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
"Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri ESDM adalah tegakkan aturan."
"Jangan pandang bulu, karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum," ujar Bahlil.
Bahlil mengaku sebenarnya berencana meninjau Morowali bersama tim investigasi.
Namun, ia harus kembali ke Jakarta setelah diminta menghadap Presiden.
Saat ini, ia masih menunggu laporan lengkap dari Satgas Penataan Kelola Hilirisasi (PKH) terkait dugaan aktivitas tambang ilegal di kawasan IMIP.
Ia memastikan, jika ditemukan pelanggaran, pemerintah akan mengambil tindakan sesuai arahan Presiden.
Bahlil juga menjelaskan bahwa pengamanan objek di area bandara menjadi kewenangan kementerian teknis lainnya, sedangkan dirinya fokus pada sektor pertambangan dan rekomendasi hilirisasi.
Terkait dugaan tambang ilegal, Bahlil menegaskan tidak akan ada toleransi bagi pihak yang menambang tanpa izin.
Baca juga: Menkeu Purbaya Siap Tempatkan Petugas Bea Cukai di Bandara IMIP Morowali Jika Ada Perintah
"Tapi saya harus mengatakan bahwa siapapun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal ataupun menambang di luar wilayah yang ada izinnya seperti PKH ataupun menambang di area yang ada nikelnya atau ada tambangnya tapi tidak ada izinnya tetap akan diproses secara hukum," ungkap Bahlil.
Keberadaan Bandara Morowali
Keberadaan bandara yang beroperasi di dalam komplek PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, tengah menjadi sorotan publik.
Sebab, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut bandara ini tidak memiliki perangkat negara baik, Bea Cukai dan Imigrasi.
Dikhawatirkan, bandara ini dapat menimbulkan kerawanan terhadap kedaulatan dan stabilitas ekonomi.