7.193 Anak di Pandeglang Tidak Sekolah, Pemerintah Diminta Perkuat Beasiswa dan Subsidi Pendidikan

Menurut laporan terbaru dari pusat data pemerintah, diperkirakan masih ada sekitar 4,3 juta anak di Indonesia yang tergolong “tidak sekolah/di luar sekolah”. 

Di beberapa daerah, angka ATS bisa sangat besar. Misalnya di satu provinsi (melalui monitoring di tingkat kabupaten/kota), tercatat ada ratusan ribu anak yang belum/berhenti sekolah. 

Dalam periode tertentu, terdapat ribuan anak yang tercatat “putus sekolah”--misalnya data pada November 2024 menunjukkan 38.540 siswa SD, 12.210 siswa SMP, 6.716 siswa SMA, dan 9.391 siswa SMK dilaporkan putus sekolah. 

Faktor yang paling banyak dikaitkan dengan ATS di antaranya:

• kemiskinan/ketidakmampuan ekonomi
• ketimpangan akses (misalnya sekolah jauh, fasilitas pendidikan di wilayah terpencil kurang memadai)
• latar belakang keluarga dan kondisi sosial-ekonomi

Program & Upaya Pemerintah untuk Mengatasi ATS

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa kebijakan dan program untuk membantu anak-anak agar bisa kembali bersekolah atau tetap sekolah,  di antaranya:

• Wajib Belajar 13 Tahun: kebijakan yang memperluas masa wajib belajar, dari prasekolah (PAUD) sampai SMA, sebagai upaya agar setiap anak mendapatkan pendidikan minimal 13 tahun. 
• Untuk mendukung Wajib Belajar 13 Tahun, pemerintah serta pemda didorong menyediakan PAUD merata, akses sekolah di seluruh kecamatan/desa, serta penataan regulasi agar sekolah tersedia hingga ke wilayah terpencil. 
• Program bantuan langsung: seperti Program Indonesia Pintar (PIP) — memberikan bantuan finansial kepada siswa dari keluarga miskin atau rentan secara ekonomi, agar biaya pendidikan tidak menjadi penghalang.
• Untuk anak-anak yang sudah tidak sekolah, pemerintah dan mitra (pemerintah daerah, LSM, komunitas) mendirikan jalur alternatif: misalnya sekolah “nonformal” atau program pendidikan kejar paket, agar mereka bisa tetap belajar dan mendapatkan ijazah setara. 
• Pemerintah juga sedang mendorong agar data ATS menjadi satu data terpadu nasional, untuk memudahkan pemetaan, intervensi tepat sasaran dan kebijakan yang terintegrasi.