TRIBUNNEWS.COM - JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Vita Ervina, mendorong perbaikan sistem war Surat Dukungan untuk Work and Holiday Visa (SDUWHV) setelah menerima aspirasi Yayasan Wahana Aksi Kritis Nusantara (Waskita). 

Diketahui, SDUWHV adalah surat dukungan dari Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu syarat untuk mengajukan Work and Holiday Visa.

Baca juga: Trump Perketat Aturan Permohonan Visa, Turis Obesitas Terancam Tak Bisa Berlibur ke AS

Vira mengatakan, banyak laporan dari peserta yang mengikuti war namun tidak beruntung maupun yang lolos, dan keduanya mengeluhkan persoalan teknis yang sama.

Dari masukan dua kelompok tersebut, Komisi XIII melihat adanya garis temu bahwa persoalan utama terletak pada sistem.

Baca juga: Anggota DPRD Gorontalo Jadi Tersangka Penipuan Haji, Berangkatkan Calon Jemaah Pakai Visa Kerja

“Kita perlu memperbaiki sistem yang ada agar tidak banyak merugikan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (28/11/2025).

Dia menilai meningkatnya ketertarikan anak-anak muda Indonesia untuk bekerja atau magang di luar negeri merupakan hal positif. 

Namun sistem pendaftaran yang sering mengalami error justru menimbulkan polemik. 

“Ini yang ingin kita dorong dari imigrasi agar segera diperbaiki,” kata Vita.

Menanggapi pertanyaan mengenai dugaan ketidakadilan dalam proses war, Vita menyebut pihaknya masih melakukan pendalaman. 

Penjelasan sementara dari pihak imigrasi yang diterimanya menyebut bahwa gangguan terjadi karena sistem tidak mampu menangani jumlah pendaftar yang membludak.

Komisi XIII, lanjut Vita, meminta imigrasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem digital yang digunakan. 

Dia menyebut pihak imigrasi bahkan berencana menghadirkan Google untuk memberikan penjelasan teknis terkait penyebab sistem sering down. 

“Itu saja yang ingin kita dengar, kenapa sistemnya bisa error,” kata dia

Soal usulan agar mekanisme SDUWHV diserahkan langsung kepada Pemerintah Australia, Vita menjelaskan bahwa skema saat ini memang merupakan permintaan Australia agar Indonesia melakukan penyaringan awal. Legislator PDIP itu mengatakan, bila Australia hendak melakukannya sendiri pun tidak menjadi masalah, namun urusan imigrasi tetap menjadi kewenangan Indonesia.