TRIBUNNEWS.COM, TAPANULI UTARA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan hingga Jumat (28/11/2025) sore, korban jiwa akibat banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera bertambah menjadi 116 orang meninggal dunia, sementara 42 orang masih dalam pencarian.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M menyampaikan update tersebut di Posko Taktis Tarutung, Tapanuli Utara.

“Data ini terus berkembang karena masih ada titik yang belum bisa ditembus dan masih dalam penanganan. Di lokasi-lokasi tersebut diduga terdapat korban jiwa,” ujar Suharyanto dalam siaran langsung jumpa pers di kanal YouTube resmi BNPB, Posko Taktis Penanganan Bencana, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Jumat (28/11/2025).

Data Korban dan Pengungsi

BNPB merinci korban meninggal di Sumatera Utara: Tapanuli Tengah 47 jiwa, Tapanuli Selatan 32 jiwa, Sibolga 17 jiwa, Tapanuli Utara 11 jiwa, Humbang Hasundutan 6 jiwa, Padangsidimpuan 1 jiwa, dan Pakpak Barat 2 jiwa.

Sementara Mandailing Natal dilaporkan tidak ada korban meninggal. 

Adapun total pengungsi mencapai 1.100 kepala keluarga.

Di lokasi pengungsian, warga bertahan di tenda darurat dengan logistik terbatas. Sebagian menunggu giliran mendapatkan makanan dari dapur umum..

Sementara anak-anak berusaha tetap bermain di tengah kondisi darurat.

Fenomena Siklon Langka

BMKG menjelaskan bencana ini dipicu oleh Siklon Tropis Senyar dan Bibit Siklon 95B/Koto, fenomena cuaca langka yang jarang terjadi di Sumatera Utara.

Setelah tiga hari hujan lebat, kondisi cuaca kini mulai cerah.

BNPB bersama BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca, yaitu intervensi teknologi dengan pesawat khusus untuk menaburkan bahan higroskopis ke awan.

Tujuannya mengalihkan hujan agar jatuh di laut, bukan di daratan yang sudah terdampak banjir. 

“Di masing-masing provinsi ada satu pesawat, dan kami siapkan cadangan untuk antisipasi penebalan awan,” jelas Suharyanto.

Selain BNPB, pemerintah daerah juga menegaskan kesiapan mereka.

Wakil Gubernur Sumatera Barat menyatakan status tanggap darurat telah ditetapkan hingga 8 Desember 2025.