TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan materi pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2025 bertema “Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia” .

Pada kesempatan itu, ia meminta agar pemerintah daerah (Pemda)  mulai aktif menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam membangun ekosistem usaha yang sehat dan produktif di daerah.

Menteri Tito menyebut, kolaborasi antara Pemda dan Kadin menjadi kunci untuk memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta membuka peluang bagi daerah untuk melaju lebih cepat.

Ia juga menekankan pentingnya menghidupkan sektor swasta sebagai motor pertumbuhan daerah. Menteri Tito berharap dorongan tersebut mampu membuka ruang ekonomi baru sekaligus mengurangi ketergantungan daerah pada transfer pemerintah pusat.

Baca juga: Mendagri Jelaskan Tata Cara Penyaluran Bantuan Pangan bagi Daerah Bencana

Mendagri menjelaskan bahwa banyak daerah memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, hingga sumber daya alam. Namun, potensi tersebut belum optimal karena minimnya perspektif bisnis. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan alam dan demografi yang sangat besar, sehingga peluang pengembangan usaha semakin terbuka jika dapat dikelola secara tepat.

“Potensi kelautan apalagi belum tereksplor, bukan main kekayaannya, dan belum lagi kita sebetulnya juga memiliki sumber daya manusia nomor empat terbesar jumlah penduduk, dan 69 persen usia produktif 15-64 tahun. Jadi potensi yang sangat luar biasa bagi Indonesia,” terangnya di The Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Menteri Tito juga menegaskan, kepala daerah perlu memiliki kemampuan berpikir kewirausahaan agar mampu menemukan peluang pendapatan daerah secara kreatif. Bila kemampuan tersebut belum dimiliki, keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi sangat penting. Karena itu, peran strategis Kadin perlu diperkuat sebagai mitra Pemda dalam mengidentifikasi peluang dan mempercepat pengembangan usaha.

“Bagi rekan-rekan kepala daerah saya sampaikan, yang tidak memiliki insting bisnis, undang saja teman-teman pengusaha. Mereka tergabung dalam asosiasi, ada namanya Kadin, setiap kabupaten punya perwakilan, jadi undang saja Kadin untuk datang,” katanya. 

“Kumpulkan perwakilan Kadin dan ajak diskusi apa potensi wilayah kita yang tidak terbayangkan oleh birokrat,” tambahnya.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Tinjau Lhokseumawe, Pastikan Penanganan Darurat dan Distribusi Logistik

Mendagri juga menyinggung contoh daerah yang mampu bertahan pada masa pandemi Covid-19, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ia menjelaskan bahwa DIY tetap mencatat pertumbuhan ekonomi positif karena memiliki basis sektor usaha dan UMKM yang kuat, dengan dukungan kebijakan yang pro-usaha. Dari pengalaman itu, ia menegaskan bahwa daerah hanya dapat melaju jika ekosistem usaha tumbuh.

“Regulasi-regulasi dibuat pro untuk berusaha dilakukan oleh Sri Sultan. Saya banyak belajar dari beliau dan beliau sukses membuat pertumbuhan ekonomi tetap positif di tengah gempuran Covid, data ini penting sekali,” terangnya.

Lebih lanjut, Mendagri menekankan bahwa daerah tidak bisa mengandalkan pendapatan dari pemerintah pusat semata. Ia mengingatkan bahwa banyak Pemda memiliki porsi belanja pegawai dan operasional yang besar sehingga ruang fiskal untuk pembangunan strategis menjadi terbatas.

Karena itu, Pemda perlu mendorong kemudahan berusaha melalui perizinan yang cepat dan efisien, salah satunya melalui kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terbukti memangkas birokrasi dan memberikan kepastian bagi dunia usaha.

“Sekarang jumlah Mal Pelayanan Publik ini angkanya sudah mencapai 296. Di Jawa hampir semua sudah punya. Di tempat-tempat, daerah-daerah yang ada Mal Pelayanan Publik, umumnya akan lebih mudah untuk berusaha,” tandasnya.(*)

Baca juga: Tinjau MPP Denpasar, Tito Karnavian Pastikan Pembebasan BPHTB dan PBG Berjalan Efektif