TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Puluhan personel Barisan Ansor Serbaguna (Banser) disiagakan di Hotel Sultan, Jakarta, untuk mengamankan rapat pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 9–10 Desember 2025. Rapat pleno ini digelar di tengah konflik internal organisasi, dengan absennya Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya yang menolak hadir karena menilai forum tersebut tidak sah.

Pantauan Tribunnews.com di Hotel Sultan sekira pukul 19.27 WIB menunjukkan personel Banser berjaga di sekitar Golden Ballroom. Mereka mengenakan pakaian loreng khas Banser lengkap dengan baret hitam.

Rapat pleno PBNU belum dimulai. Ratusan peserta rapat terlebih dahulu melakukan istirahat, salat, dan makan. Sejumlah tokoh sudah hadir, di antaranya Rais Syuriyah PBNU Mohammad Nuh dan Muhammad Cholil Nafis.

Konflik internal PBNU tengah menjadi sorotan publik.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, memastikan dirinya dan jajaran Tanfidziyah tidak akan hadir dalam rapat pleno yang digelar Syuriyah PBNU untuk menunjuk penjabat Ketua Umum.

Gus Yahya menilai rapat pleno tersebut bukan forum sah sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU.

“Ya buat apa datang ke rapat pleno, tidak ada konteksnya,” kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

Ia menyebut rapat pleno hanya sebagai manuver pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Gus Yahya menegaskan bahwa secara aturan dirinya masih sah sebagai Ketua Umum PBNU.

“Secara de jure maupun de facto, saya masih tetap Ketua Umum Tanfidziyah PBNU,” ucapnya.

Baca juga: Bahlil Minta Maaf Soal Penanganan Pemulihan Listrik di Aceh, Janji Bakal Lebih Totalitas

Kepemimpinan Gus Yahya "Digoyang"

Kepemimpinan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU juga “digoyang” karena sejumlah hal, termasuk kontroversi terkait Israel.

Sorotan publik muncul sejak undangan akademikus pro‑Israel Peter Berkowitz dalam sebuah forum hingga rekam jejak pertemuan Gus Yahya dengan pejabat Israel.

Isu ini menambah tekanan politik internal dan memperkuat alasan Syuriyah PBNU menggelar rapat pleno untuk menentukan arah kepemimpinan.

Syuriyah PBNU sebelumnya resmi memberhentikan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum melalui Surat Edaran Nomor: 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 bertanggal 25 November 2025. Surat tersebut ditandatangani Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir dan Katib Aam PBNU KH Ahmad Tajul Mafatikhir.

Surat edaran menyatakan bahwa Gus Yahya tidak lagi memiliki wewenang menggunakan atribut, fasilitas, maupun bertindak atas nama PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Kepemimpinan PBNU sementara berada di tangan Rais Aam sebagai pimpinan tertinggi.

Baca juga: BREAKING NEWS: Mendagri Copot Sementara Bupati Aceh Selatan

A’wan PBNU KH Abdul Muhaimin membenarkan surat tersebut beredar di kalangan pengurus.

“Valid. Sudah beredar luas di WAG jaringan Nahdhiyyin,” katanya kepada Tribunnews.com, Rabu (26/11/2025).

Dalam surat tersebut, Abdul Muhaimin menegaskan bahwa Gus Yahya tidak boleh lagi mengatasnamakan PBNU maupun menggunakan fasilitas organisasi.

Konflik PBNU kini mencapai puncak, dan publik menanti penyelesaian sah melalui Muktamar.