TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, menyatakan skor indeks Hak Asasi Manusia (HAM) 2025 mengalami penurunan sebesar 0,1 dari tahun 2024.

Setara Institute adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) berbasis di Indonesia yang berfokus pada penelitian, advokasi, dan pemajuan demokrasi serta hak asasi manusia

"Ada penurunan skor 0,1 dari rentang 1 sampai 7 dibandingkan tahun yang lalu," kata Halili, saat peluncuran indeks HAM 2025 di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Indeks Hak Asasi Manusia (HAM) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai kondisi, pemajuan, dan perlindungan hak asasi manusia di suatu negara.

Indeks ini biasanya disusun oleh lembaga independen dengan menggunakan indikator tertentu, seperti kebebasan sipil, perlindungan hukum, partisipasi politik, serta penanganan kasus pelanggaran HAM.

Skor indeks HAM membantu memantau perkembangan atau kemunduran suatu negara dalam menjamin hak-hak dasar warganya.

Halili menilai, penurunan tersebut merupakan indikator faktual bahwa Indonesia mengalami kemunduran dalam pemajuan hak asasi manusia. 

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan penataan ulang orientasi kebijakan HAM secara menyeluruh.

"Sebenarnya pemerintah itu punya perspektif yang baik tidak sih? Pemerintah itu punya political will atau enggak sih sebenarnya soal hak asasi manusia ini? Itu yang kita tekankan," ujar Halili. 

Halili menegaskan, penurunan skor ini harus menjadi alarm bagi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar pola kemunduran tidak berulang pada tahun-tahun berikutnya.

"Sehingga poin 0,1 yang turun itu, itu mesti dijadikan sebagai alarm agar pola penurunan ini tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang," ucapnya. 

Ia pun mendorong perbaikan regulasi, mencegah terjadinya peristiwa, dan kalau dalam hak asasi manusia disebut sebagai principles of non-repetition (prinsip ketidakberulangan). 

Halili juga mendorong perbaikan kerangka regulasi dan penerapan prinsip non-repetition atau ketidakberulangan pelanggaran HAM. 

Ia mencontohkan perlunya pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjadi program prioritas Prabowo. 

"Jadi kalau ada misalnya tata kelola MBG, ya kita tentu tidak bisa mencegah Presiden untuk menjadikan MBG sebagai program pokok beliau, tetapi tuntutan publik untuk memperbaiki tata kelola itu kan tuntutan yang masuk akal," tegasnya.