TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya buka suara soal dugaan, bahwa konsesi tambang menjadi penyebab konflik internal PBNU.

Hal tersebut sebelumnya disampaikan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, yang mengusulkan konsesi tambang yang diberikan pemerintah ke PBNU untuk dikembalikan demi menghindari mudarat yang semakin nyata bagi jam’iyah.

Merespons hal itu, Gus Yahya tidak membantah bahwa konsesi tambang menjadi penyebab konflik internal PBNU.

Meski demikian, menurutnya, ada hal-hal lain yang juga melatarbelakangi konflik tersebut.

"(Konsesi tambang) mungkin, mungkin saja. Tapi bukan cuma itu. Ada (penyebab konflik) yang lain," ungkap Gus Yahya, kepada wartawan di Kantor PBNU, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai hal lain yang dimaksudnya tersebut. Respons Gus Yahya mengisyaratkan adanya hal krusial.

"Panjang, kalau itu kita harus rapat sampai berjam-jam," ucapnya.

Lebih lanjut, Gus Yahya mengatakan, soal konsesi tambang tersebut bukan menjadi masalah serius apabila semua unsur PBNU bisa duduk bersama untuk membicarakan hal tersebut.

Meski demikian, Gus Yahya juga mengatakan, kalaupun soal pengelolaan tambang diisukan menjadi penyebab konflik internal PBNU. Menurutnya, hal itu dikarenakan pendapat masyarakat yang melihat pengelolaan tambang menjadi sesuatu yang sarat akan kepentingan.

"Iya itu (konsesi tambang) enggak masalah, tapi semua harus dibicarakan bersama toh. Karena keputusanya ini juga keputusan bersama, maka kalau diubah harus dengan pembicaraan bersama. Soal putusannya kayak apa mari kita bicarakan nanti," jelas Gus Yahya.

"Bahwa kemudian ada gambaran terkait dengan tambang, mungkin saya kira ya masyarakat melihat yang paling banyak kerumunan, kepentingannya ada di situ. Tapi kita pasti lihat lah, karena ini kompleks ada masalah macam-macam," pungkas Gus Yahya.

Diberitakan sebelumnya, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengusulkan konsesi tambang yang diberikan pemerintah ke PBNU untuk dikembalikan.

Hal itu kata Kiai Said demi menghindari mudarat yang semakin nyata bagi jam’iyah.

Kiai Said pada awalnya memandang kebijakan pemerintah yang memberikan konsesi tambang kepada PBNU sebagai bentuk apresiasi negara terhadap kontribusi NU. Serta sebagai peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi organisasi. 

Pada saat itu, langkah tersebut dianggap tepat, selama dikelola dengan tata kelola yang kuat serta membawa manfaat nyata bagi warga NU.