Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kuasa hukum Roy Suryo c.s., Ahmad Khozinudin, menyebut gelar perkara khusus terkait dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) akan dibagi dua sesi.
Gelar perkara khusus ini digelar di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Senin (15/12/2025).
Khozinudin menuturkan sesi pertama ditujukan bagi dua tersangka, yakni Riza Fadhillah, Kurnia Tri Royani, dan Rustam Effendi.
Dia mengungkapkan gelar perkara khusus sesi pertama dijadwalkan akan digelar pada pukul 10.00 WIB.
"Dan nanti akan gelar perkara khusus sesi kedua jam 1 siang yakni klaster akademisi, ada Pak Roy Suryo dan Bapak Rismon Sianipar, yang akan kita dampingi," katanya di Kantor Polda Metro Jaya, Senin.
Khozinudin pun berharap dalam gelar perkara khusus hari ini pihaknya diberi hak untuk mengakses barang bukti dengan bebas oleh penyidik.
Baca juga: Eks Anggota KPU RI Ida Budhiati Jadi Ahli di Sidang Ijazah Wapres Gibran
Menurutnya, hal itu diperlukan karena pihaknya masih mempertanyakan penyebab dari kliennya ditetapkan menjadi tersangka.
"Sebenarnya, dalam konteks pemeriksaan umum, biasa saja penyidik menunjukkan barang bukti yang disita untuk meminta keyakinan sekaligus memastikan orang yang diperiksa sudah melihat atau belum."
"Pada faktanya saat pemeriksaan Bapak Fadillah dan Ibu Tri Royani, keduanya telah meminta penyidik, tetapi tidak diberikan akses karena ijazah itu masih disita Polda Metro Jaya dan diperiksa Bareskrim," tegasnya.
Namun, Khozinudin pun ragu penyidik Polda Metro Jaya akan memberikan akses tersebut.
Pasalnya, kepolisian kini tengah menjadi sorotan buntut penerbitan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2025 yang menimbulkan polemik setelah polisi aktif dibolehkan menjabat di 17 kementerian atau lembaga.
Menurutnya, Polri saat ini tengah menunjukan ketidakonsistenan terkait penegakan hukum.
"(Polri) menunjukan anomali-anomal ataupun kontradiksi (terkait penegakan hukum)," tuturnya.
Lebih lanjut, Khozinudin menuturkan bahwa Jokowi tidak mungkin untuk menunjukan ijazah miliknya dalam kasus ini.
Dia mengatakan apa yang dilakukan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arsul Sani, tidak bakal juga dilakukan oleh Jokowi.