Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey meyakini pemerintah masih mampu menangani dampak bencana alam di Aceh.
Menurutnya, pemerintah telah menghitung segala kemampuannya dalam menangani bencana Aceh.
Baca juga: Periksa 8 Korporasi Besar di Sumut, KLH Temukan Indikasi Kelalaian hingga Sebabkan Banjir Sumatera
"Ketika pemerintah masih belum memberikan lampu hijau terkait bantuan asing, artinya sudah memiliki kemampuan untuk menakar segala permasalahannya," kata Ujang, kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).
Legislator NasDem itu menilai, surat Aceh ke dua lembaga PBB tersebut tak perlu ditanggapi berlebihan.
"Pemerintah harus fokus dan bergerak secara cepat, tepat, serta simultan agar keluhan-keluhan masyarakat terdampak banjir bisa tertangani sesegera mungkin," ujarnya.
Dia juga berharap Kementerian Dalam Negeri dapat berkomunikasi dengan Pemerintah Aceh terkait surat tersebut.
"Biar tidak ada persepsi yang berbeda," tandasnya.
Aceh Surati 2 Lembaga PBB
Mengenai permintaan bantuan PBB tersebut sebelumnya disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA pada Minggu (14/12/2025).
"Secara khusus Pemerintah Aceh resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," kata Muhammad dalam keterangan tertulisnya.
Menurut dia, selain telah menyurati dua lembaga tersebut saat ini juga tercatat sekitar 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya sudah berada di Aceh.
Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan insternasional.
"Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini," ujarnya.
Terhadap permintaan tersebut, PBB di Indonesia menyatakan terus memantau situasi secara seksama dan tetap terlibat aktif bersama pemerintah Indonesia dalam mengawal respons darurat di provinsi terdampak.