TRIBUNNEWS.COM - Sejak dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo Subianto beberapa kali menyinggung perihal kelapa sawit.
Pada Desember 2024 lalu, Prabowo menilai Indonesia perlu menambah penanaman kelapa sawit tanpa khawatir membahayakan dan menyebabkan deforestasi.
Ia menilai tuduhan bahwa lahan sawit menyebabkan deforestasi merupakan keliru karena menurutnya pohon sawit juga menyerap karbon dioksida.
Kemudian, Kepala Negara menyatakan bahwa Indonesia mempunyai karunia berupa komoditas kelapa sawit karena mampu diolah menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Terkini, Prabowo menargetkan penanaman sawit di Papua untuk menuju energi mandiri berbasis potensi lokal.
1. Targetkan Penanaman Sawit di Papua
Prabowo menargetkan penanaman sawit di Papua dalam kurun waktu 5 tahun sebagai langkah menuju energi mandiri berbasis potensi lokal.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat bersama seluruh kepala daerah Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).
“Nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi.”
Dalam rapat itu, Prabowo menekankan pentingnya diversifikasi energi berbasis potensi lokal.
Menurutnya, kemandirian energi dan pangan akan berdampak besar pada penghematan anggaran negara, khususnya subsidi dan impor bahan bakar.
“Dengan demikian kita akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk impor BBM dari luar negeri.”
Baca juga: Sosok Syafiuddin, Anggota DPR Dukung Presiden Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menyoroti nilai impor BBM Indonesia yang masih mencapai Rp520 triliun.
“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah berarti ada Rp250 triliun, apalagi kita bisa potong Rp500 triliun.”
Prabowo menilai penghematan itu dapat membuka ruang fiskal besar bagi pembangunan daerah.
Baca tanpa iklan