Jika usulan ini disahkan, maka rakyat tidak lagi mencoblos gambar calon kepala daerah di TPS (tempat pemungutan suara).

Kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, akan dipilih oleh anggota DPRD.

Sejarah Pilkada di Indonesia

Pada masa Orde Baru hingga sebelum Reformasi, kepala daerah dipilih DPRD.

Pilkada langsung oleh rakyat baru dimulai Juni 2005 dan berlangsung hingga Pilkada 2024.

Sikap Mengejutkan Nasdem dan Demokrat

Nasdem awalnya menolak, kini mendukung Pilkada DPRD. Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat menegaskan:

“Konstitusi kita tidak mengunci demokrasi pada satu model. Pilkada melalui DPRD memiliki dasar konstitusional yang sah dan tetap berada dalam koridor demokrasi,” ujarnya di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Demokrat juga berubah haluan, kini sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia,” kata Herman Khaeron, Selasa (6/1/2026).

Karena Ada "Sesuatu"

Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai perubahan sikap Demokrat sangat drastis.

Ia mengingatkan bahwa pada 2014, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga pimpinan Partai Demokrat pernah membatalkan Pilkada DPRD dengan menerbitkan Perppu setelah publik menolak.

“Saya kira karena ada sesuatu lah yang membuat Demokrat itu berubah haluan dengan drastis… Loh kok malah sekarang ikut dengan Pak Prabowo,” ujar Ray dalam acara Kompas Malam, Selasa (6/1/2025).

Ray menduga ada tekanan politik dari pemerintah atau dorongan mempertahankan kekuasaan.

“Ada mungkin tekanan dari pemerintah dan ada kecintaan terhadap kekuasaan dari Partai Demokrat,” ucapnya.

Hak Rakyat Jadi Sorotan

Meski pesimistis, Deddy meyakini suara masyarakat akan tetap muncul menolak usulan Pilkada DPRD.

“Tapi kan pasti akan ada dinamika, pasti akan ada suara-suara masyarakat, suara kelompok lain yang tidak terwakilkan di legislatif,” ucapnya.