Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua, pada Selasa, (13/1/2026).
Di Papua, Mantan Wali Kota Solo tersebut akan meninjau sejumlah program prioritas dan pembangunan infrastruktur seperti sekolah rakyat dan rumah sakit.
Kunjungan Gibran kali ini untuk memastikan pemerataan pembangunan Papua berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Pantauan reporter Tribunnews Taufik Ismail di lokasi, orang nomor dua di Indonesia tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, pada pukul 06.00 WIB dengan menggunakan pesawat TNI AU Boeing 737-800 NG dengan nomor tail A-7309.
Wakil Presiden menuju Papua bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai.
Rencananya Wapres akan menuju Biak dan Wamena.
Baca juga: Permintaan Terakhir Kopda Satria Taopan Sebelum Gugur Ditembak KKB di Papua
Percepatan Pembangunan Papua
Sebelumnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming memimpin rapat terkait percepatan pembangunan Papua di Gedung Keuangan Negara, Manokwari, Papua Barat, Selasa, (4/11/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah lembaga termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Dalam rapat tersebut Gibran memintaan akselerasi pembangunan di Papua berjalan dua kali lipat.
Pasalnya pemerintah pusat telah membentuk dua lembaga khusus untuk mengawal pembangunan di Papua.
"Ini karena sekarang sudah ada dua lembaga Ini saya minta kecepatan, akselerasi pembangunan Ini harus dua kali lipat, Inovasi dalam perumusan kebijakan harus dua kali lipat, manfaat nyata yang diterima masyarakat harus dua kali lipat," kata Gibran.
Baca juga: Ikuti Permintaan Bupati, Kementerian Pertanian Perluas Cetak Sawah di Sejumlah Kabupaten Papua
Dua lembaga tersebut yakni Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Selain itu dalam rapat tersebut Gibran menekankan bahwa pembangunan Papua harus berkelanjutan.