Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan mempermudah pengawasan terhadap praktik money politics atau politik uang.
Menurutnya, lebih mudah mengawasi anggota DPRD yang berjumlah 20-30 orang daripada mengawasi orang se-kabupaten atau se-provinsi.
"Pilkada secara tidak langsung itu tidak terlalu banyak masalahnya karena dia dipilih oleh DPRD dan pengawasan terhadap anggota DPRD yang melakukan pemilihan itu kan sangat sedikit jumlahnya."
"Adanya anggota DPRD itu yang hanya 20 orang, ada yang 30-35 orang. Nah, kalau terjadi money politics lebih mudah mengawasi yang 20-30 orang itu daripada mengawasi orang se-kabupaten atau orang se-provinsi," ujar Yusril saat ditemui di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Yusril menilai, pilkada melalui DPRD akan membuka peluang bagi calon pemimpin potensial untuk terpilih sebagai kepala daerah.
Ia menyoroti pilkada langsung dari rakyat yang cenderung memilih calon pemimpin populer, seperti selebriti.
"Mereka yang betul-betul punya potensi memimpin itu tidak dapat maju ke dalam pemilihan karena mereka sendiri barangkali tidak punya dana atau mereka juga barangkali tidak populer dalam artian seperti seorang selebriti atau artis seperti itu," terangnya.
Yusril juga menyatakan, Pilkada langsung ataupun melalui DPRD sama-sama konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Karena Pasal 18 (UUD 1945) itu hanya mengacu, mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara demokratis. Jadi, bisa langsung, bisa juga tidak langsung,” paparnya.
Sejauh ini, ada enam fraksi di DPR RI yang menyatakan dukungan Pilkada melalui DPRD, yakni Fraksi Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat.
Wacana Pilkada melalui DPRD berarti kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota) dipilih oleh anggota DPRD, bukan langsung oleh rakyat.
Baca juga: Golkar Ingatkan Risiko E-voting dalam Pilkada, Soroti Potensi Sengketa Hasil
Ide ini kembali mencuat awal 2026, menimbulkan pro-kontra: sebagian partai menilai lebih efisien, sementara banyak pihak menilai sebagai kemunduran demokrasi.
DPR RI Belum Bahas
Terpisah, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan poin pembahasan mekanisme Pilkada langsung ke pemilihan lewat DPRD belum dibahas DPR.
Hal tersebut, dikatakan Rifqinizamy, karena belum menjadi agenda resmi DPR.