TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, menilai wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) justru membawa Indonesia kembali ke sistem politik masa lalu. 

Diketahui sebelumnya, wacana pengembalian mekanisme Pilkada ke tangan DPRD kembali mengemuka, pemerintah mengklaim, langkah ini merupakan solusi untuk memangkas biaya politik yang besar.

Wacana tersebut kembali bergulir setelah disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan didukung sejumlah partai politik pendukung pemerintah, yakni Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, Demokrat, dan PAN.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka mengusulkan wacana tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar akhir tahun lalu.

Terkait hal ini Ray Rangkuti menyebut gagasan tersebut tidak menjawab persoalan utama dalam sistem Pilkada yang berjalan saat ini.

Ray menegaskan bahwa Pilkada tidak langsung melalui DPRD bukanlah solusi, melainkan langkah mundur dalam proses demokrasi.

Ia menyebut wacana tersebut sarat dengan imajinasi politik lama yang berorientasi pada masa Orde Baru.

“Sebenarnya ide Pilkada melalui DPRD ini berangkat dari dua partai politik yang dekat dengan era Orde Baru, yakni Golkar dan Gerindra,” ujar Ray kepada Tribunnews dalam diskusi Overview, ditayangkan di YouTube Tribunnews, Rabu (14/1/2026).

Menurut Ray, arah berpikir dari wacana tersebut terlihat jelas.

Ia menilai dua partai itu memiliki gambaran ideal tentang sistem politik yang merujuk pada masa lalu, bukan pada masa depan demokrasi Indonesia.

“Idiomnya kelihatan, imajinasinya kelihatan. Mimpinya dua partai ini yang ideal itu zaman Orde Baru. Maka kita menemukan tokoh-tokoh politik yang mimpinya kembali ke masa lalu, bukan mimpinya kembali ke masa depan,” tegasnya.

Baca juga: Ketua Umum Depinas Soksi Dorong Pilkada Lewat DPRD Sebagai Wujud Evaluasi Pilkada Langsung

Ray menambahkan, jika Indonesia kembali ke sistem Pilkada melalui DPRD, maka sentralisme kekuasaan berpotensi semakin menguat.

Bahkan, menurutnya, peran institusi seperti TNI juga dikhawatirkan kembali menguat sebagaimana terjadi pada era pemerintahan Presiden Soeharto.

“Karena kembali ke masa lalu yang ideal bagi mereka adalah era Pak Harto, maka polanya sama: sentralisme menguat, peran TNI menguat, dan sekarang Pilkada tidak langsung lewat DPRD. Ini hampir 11-12 dengan Orde Baru,” imbuhnya.