TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Krisis iklim tidak lagi sekadar isu lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada kehidupan anak-anak Indonesia.

Dampaknya menjalar ke berbagai aspek, mulai dari kesehatan, pemenuhan gizi, akses pendidikan, hingga rasa aman, terutama bagi anak-anak yang tinggal di wilayah rawan bencana.

CEO Save the Children Indonesia, Dessy Kurwiany Ukar, mengatakan perubahan iklim memperbesar risiko terhadap pemenuhan hak anak, khususnya ketika bencana alam terjadi berulang dengan intensitas yang semakin tinggi.

Baca juga: Eddy Soeparno Tegaskan Indonesia Sudah Masuk Fase Krisis Iklim, Transisi Energi Tak Bisa Ditunda

Hal tersebut tercermin dalam data Voluntary National Review (VNR) SDGs 2025 yang menunjukkan meningkatnya kerentanan anak dalam situasi darurat.

“Bencana akibat krisis iklim, seperti banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem, tidak hanya memaksa anak meninggalkan rumah dan sekolah, tetapi juga memutus akses mereka terhadap layanan dasar,” kata Dessy dalam Diskusi Media Catatan Hak Anak: Refleksi 2025, Agenda Prioritas 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Kajian bersama Humanitarian Forum Indonesia menemukan berbagai tantangan di lokasi pengungsian. Akses air bersih belum merata, sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kerusakan, serta kebutuhan kelompok rentan—termasuk balita serta ibu hamil dan menyusui—belum terpenuhi secara optimal.

“Kondisi ini berpotensi memicu masalah gizi, penyakit, hingga gangguan tumbuh kembang anak,” ujar Dessy.

Selain itu, krisis iklim juga berdampak pada ketahanan ekonomi keluarga. Menurunnya pendapatan akibat gagal panen atau terganggunya mata pencaharian orangtua berimbas langsung pada pola makan anak serta kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.

Dessy menegaskan krisis iklim harus dipandang sebagai isu perlindungan anak. Menurutnya, anak-anak kerap menjadi kelompok paling terdampak, namun suara mereka masih minim terwakili dalam proses pengambilan keputusan.

“Perubahan iklim membawa konsekuensi langsung terhadap keselamatan dan masa depan anak. Tanpa sistem perlindungan yang kuat, anak akan terus menjadi kelompok paling rentan ketika bencana terjadi,” ujarnya.

Untuk itu, Save the Children Indonesia mendorong penguatan pendekatan perlindungan anak yang terintegrasi dengan upaya adaptasi krisis iklim. Langkah tersebut meliputi peningkatan kesiapsiagaan bencana berbasis anak, pemenuhan hak anak pascabencana, serta pelibatan anak dalam edukasi dan aksi iklim yang bermakna.

Baca juga: Sumpah Pemuda di Era Krisis Iklim: Gen Z Menuntut Aksi Nyata Pemerintah Kurangi Emisi

Wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi perhatian utama dalam upaya pemulihan serta penguatan ketangguhan anak.

4,1 Juta Anak Terdampak

Sementara itu, United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir anak-anak di lima negara Asia Tenggara yakni Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia menghadapi dampak dahsyat topan, banjir, dan badai.

Dikutip dari unicef.org, anak-anak terbangun di tempat pengungsian, mengonsumsi air yang tidak aman, serta menyaksikan orang tua mereka berjuang membangun kembali rumah dan mata pencaharian yang hancur, bukan hanya sekali, tetapi berulang kali. Mereka juga kehilangan kesempatan bersekolah bukan sekadar beberapa hari, melainkan hingga berminggu-minggu.

Data UNICEF menunjukkan bahwa sejak akhir November 2025, lebih dari 4,1 juta anak di kawasan Asia Tenggara mengalami gangguan pendidikan akibat bencana terkait krisis iklim.