Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Organisasi kemasyarakatan (ormas) Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan diri sebagai partai politik bernama Partai Gerakan Rakyat dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, Minggu (18/1/2026).
Dalam Rakernas itu, Gerakan Rakyat juga menetapkan Sahrin Hamid sebagai ketua umum partai untuk masa bakti 2026–2031.
Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid mengungkapkan sikap partainya, yaitu menolak Pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan mendukung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan sebagai Presiden RI pada masa yang akan datang.
Tolak Pilkada via DPRD
Awalnya, Sahrin Hamid menyatakan bahwa demokrasi menjadi agenda perjuangan Partai Gerakan Rakyat
"Demokrasi menjadi agenda perjuangan kita bahwa demokrasi pemilihan langsung adalah bagian dari agenda reformasi."
"Dan mandat yang diberikan kepada DPRD adalah fungsi legislasi, fungsi budgeting, fungsi monitoring," ujar Sahrin dalam pidatonya, dilansir tayangan YouTube Gerakan Rakyat, Minggu.
Ia menyebut, warga belum pernah menyerahkan kedaulatannya agar DPRD memilih kepala daerah.
Oleh karena itu, secara tegas Partai Gerakan Rakyat menolak wacana Pilkada melalui DPRD.
"Rakyat belum pernah menyerahkan kedaulatannya untuk segera memilih kepala daerah kepada DPRD."
"Oleh karena itu, secara tegas gerakan rakyat sebagai partai politik menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD," tegasnya.
Sebagai informasi, ada enam fraksi di DPR yang menyatakan dukungan Pilkada melalui DPRD, yakni Fraksi Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat.
Baca juga: Profil Sahrin Hamid, Orang Dekat Anies Jadi Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat
Sementara itu, yang secara tegas menolak Pilkada lewat DPRD adalah PDI Perjuangan (PDIP).
Dukung Anies Jadi Presiden
Gerakan Rakyat berharap agar Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia pada masa mendatang.