TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) untuk melakukan kajian soal wacana Pilkada langsung dan tidak langsung.

Menurutnya, kajian yang objektif dan mendalam penting terkait wacana tersebut.

“Yang menarik sekarang ini adalah soal pemilu langsung dan tidak langsung. Ini harus menjadi bahan kajian utama di Lemhannas dan dikaji dengan serius serta mendalam,” ujar TB Hasanuddin dalam rapat Komisi I dengan Lemhanas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Legislator PDIP itu mengingatkan agar kajian tersebut dilakukan secara netral dan tidak diarahkan pada kepentingan tertentu. 

TB Hasanuddin secara tegas menolak praktik kajian yang sejak awal sudah “dipesankan” kesimpulannya.

“Jangan condong ke kiri atau ke kanan. Bukan pesanan. Saya mau ngomong begitu, Pak. Dulu kami pernah mengalami, kajian itu kesimpulannya sudah dikasih dari awal. Sekarang kan sudah tidak zamannya lagi,” tegasnya.

TB Hasanuddin menilai perlu ada ruang dialog publik secara sehat dan terbuka, tanpa stigma politik yang melekat pada partai atau figur tertentu. 

Menurutnya, masyarakat harus diberi ruang untuk menilai substansi kajian, bukan asal-usul politiknya.

Ia menilai, pendekatan yang terlalu politis justru berpotensi merusak kualitas demokrasi dan mempersempit ruang diskusi rasional terkait sistem pemilu yang paling sesuai bagi Indonesia.

“Biarkanlah dialog itu secara terbuka dengan baik, dan kemudian biarkan masyarakat yang mengkajinya. Jangan melihat oh dari partainya apa, meskipun kebetulan gubernurnya dari partai tertentu. Saya tahu," pungkas TB Hasanuddin seraya tertawa.

Baca juga: Pilkada Dipilih DPRD Bukan Kemunduran Demokrasi: Belajar dari Sejarah Nusantara

Tiga Hasil Survei tentang Wacana Pilkada Lewat DPRD: Mayoritas Publik Inginkan Pilkada Langsung

Sejumlah lembaga survei sudah merilis hasil survei tentang pendapat publik mengenai wacana pilkada secara tidak langsung melalui DPRD.

Adapun saat ini hanya ada satu partai parlemen yang menolak keras pilkada lewat DPRD, yakni PDIP. Sementara itu, PKS masih belum menentukan sikapnya.

Wacana pilkada tidak langsung ini kembali muncul setelah Partai Golkar mengusulkannya, lalu disambut baik oleh beberapa partai lain seperti PKB.

Golkar mengusulkan pilkada melalui Dewan DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.