Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rupanya telah bergerak secara senyap dalam mengusut kasus dugaan pemerasan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Tanpa terendus publik dan media, penyidik KPK ternyata sudah melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, pada pekan lalu.
Namun, politikus PKB yang menjabat sebagai Menaker pada periode 2014–2019 tersebut tidak hadir alias mangkir dari panggilan penyidik.
Informasi mengenai pemanggilan Hanif ini terbilang mengejutkan karena KPK tidak merilis jadwal pemeriksaan tersebut dalam daftar agenda harian yang biasa dibagikan kepada jurnalis.
Hari spesifik pemanggilan tersebut pun tidak diungkap secara rinci, hanya disebutkan terjadi pada pekan lalu.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya pemanggilan diam-diam tersebut saat dikonfirmasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (27/1/2026).
Baca juga: Saksi Mengaku Diminta Staf Kemnaker Putri Citra Sebut Uang Pemerasan TKA Sebagai Tanda Terima Kasih
"Jadi, confirm pada pekan lalu penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Saudara HD (Hanif Dhakiri) selaku eks menteri ketenagakerjaan dalam lanjutan penyidikan perkara terkait dengan RPTKA," kata Budi.
Budi menjelaskan hingga saat ini, pihak Hanif Dhakiri belum memberikan keterangan resmi terkait alasan ketidakhadirannya, maupun permintaan penjadwalan ulang.
"Sampai dengan hari kemarin kami belum mendapatkan konfirmasi tersebut (alasan ketidakhadiran). Dan nanti kita masih tunggu nanti penjadwalannya kapan, pasti kami akan update," ujar Budi.
Baca juga: KPK Ungkap Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto Tampung Uang Hasil Pemerasan TKA di Rekening Kerabat
Pemeriksaan Hanif dinilai krusial untuk mendalami peran tersangka baru, yakni Heri Sudarmanto.
Heri merupakan mantan sekretaris jenderal (sekjen) Kemnaker yang menjabat di era kepemimpinan Hanif.
Menurut Budi, penyidik perlu mendalami mekanisme dan praktik pengurusan RPTKA pada masa jabatan Hanif.
Hal ini lantaran Heri Sudarmanto diduga telah menerima aliran uang panas dari pengurusan izin tenaga kerja asing sejak lama, melintasi berbagai jabatan yang ia emban.
"Artinya kan ini memang tempusnya (waktu kejadiannya) cukup panjang, sehingga penyidik perlu untuk meminta keterangan kepada pejabat-pejabat terkait, dalam hal ini Pak Hanif selaku menteri ketenagakerjaan saat itu, untuk memberikan penjelasan," jelas Budi.
Jejak Kasus Heri Sudarmanto
Pemanggilan Hanif Dhakiri tidak terlepas dari penetapan Heri Sudarmanto sebagai tersangka kesembilan dalam skandal pungli sistematis ini.