TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon soal permintaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar Indonesia keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza.

Prasetyo mengatakan pemerintah tidak akan menarik diri dari keanggotaan BoP Gaza. Pemerintah akan menjelaskan kepada MUI mengenai alasan pemerintah memilih bergabung dengan BoP.

Hal itu disampaikan Prasetyo di arena Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

“Enggak, kita nanti akan berdialog dengan MUI dan kami yakin nanti kita akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini,” ujar Prasetyo.

Pemerintah kata Prasetyo memutuskan masuk ke dalam BoP agar bisa memberikan masukan terhadap terciptanya perdamaian di kawasan tersebut. Masuknya Indonesia merupakan strategi diplomasi agar bisa menyampaikan pendapat atau masukan secara langsung untuk perbaikan Gaza.

“Itu kan bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat dalam rangka kita memastikan perjuangan kita supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaannya,” katanya.

Dalam keikutsertaan dengan BoP, Pemerintah kata Prasetyo terus berpegang pada konstitusi untuk mendorong terciptanya perdamaian di Palestina. 

Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan keprihatinan serius atas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, menilai forum ini berpotensi melanggengkan penjajahan Israel atas Palestina.

Sudarnoto mengatakan Board of Peace memiliki keterkaitan kuat dengan inisiatif perdamaian era Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan dipimpin oleh Tony Blair, dengan keanggotaan sejumlah negara termasuk Israel.

"MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional," kata Sudarnoto dalam pernyataan tertulis, Kamis (22/1/2026).

Menurut Sudarnoto, keterlibatan Israel sebagai anggota setara dalam forum tersebut merupakan cacat mendasar.

Israel seharusnya diposisikan sebagai kekuatan pendudukan yang wajib dimintai pertanggungjawaban, bukan sebagai pihak netral dalam proses perdamaian.

"MUI menolak konsep ‘perdamaian semu’ yang tidak berbasis keadilan. Setiap inisiatif perdamaian yang tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama berisiko melanggengkan kolonisasi dalam kemasan perdamaian. Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neo-kolonialisme," katanya.

Selain itu, Sudarnoto juga mengingatkan bahwa keterlibatan Indonesia tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema internasional yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.