Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.com - Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, soal wacana pencopotan jajaran direksi Bank Himpunan Milik Negara (Himbara), menjadi sorotan.
Sebab, pernyataan tersebut di luar kewenangan Sjafrie sebagai Menhan.
Hal ini sebagaimana disampaikan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah.
"Menurut saya itu tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) kan beda, itu kan di luar kewenangannya."
"Yang mempunyai kewenangan memberikan penjelasan itu kan Sesned (Sekretaris Negara) sama Seskab (Sekretaris Kabinet)" jelas Trubus, Minggu (1/2/2026).
Terlebih, pernyataan Sjafrie telah dibantah oleh CEO Danantara, Rosan Roeslani.
Baca juga: Profil 4 Dirut Bank Himbara, Isunya Akan Dicopot Bareng Jajaran Direksi Lainnya, Terkaya Dirut BRI
Sebelumnya, Rosan memastikan tidak ada pembahasan mengenai pencopotan direksi Bank Himbara.
Menurut Trubus, kondisi itu justru memicu kegaduhan yang tidak perlu di ruang publik.
Ia juga menilai pernyataan Sjafrie yang di luar tupoksi bisa menimbulkan kesan adanya tumpang tindih kebijakan dan intervensi antara kementerian di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Ini membingungkan publik, apalagi sudah dibantah oleh Rosan. Jadinya menimbulkan kegaduhan di publik," kata Trubus.
"Saya melihat ini mengindikasikan kebijakan Pak Prabowo jadi terkesan tumpang tindih dan penuh dengan intervensi-intervensi," lanjutnya.
Diketahui, Sjafrie mengatakan Prabowo bakal mencopot jajaran direksi Bank Himbara dan menggantinya dengan anak muda yang dinilai lebih kompeten.
Langkah ini diambil sebab Bank Himbara selama ini dianggap lebih memprioritaskan penyaluran kredit kepada pengusaha besar, ketimbang pelaku usaha kecil.
Tak hanya itu, Sjafrie juga menyoroti rapuhnya birokrasi dan lemahnya sistem pengawasan Bank Himbara yang saat ini bersumber dari kursi pimpinan.
"Bank Himbara itu lebih menertibkan pengusaha besar untuk dikasih kredit daripada pengusaha kecil."