Baca tanpa iklan
"Saya cuma minta kebijaksanaan dari Pak Menteri Desa, dari negara untuk membayar kewajiban kita kepada mereka sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku karena mereka sudah bekerja, Pak," kata Lasarus.
Menurutnya, tidak semua perangkat desa terlibat langsung dalam proses pelaporan administrasi, sehingga tidak adil jika seluruhnya terkena sanksi.
"Jadi kenapa semua perangkat kena tidak dibayar? Ini masalah kalau menurut saya. Saya hanya minta sebagai wakil masyarakat, wakil rakyat kami di sini sepakat seluruh pimpinan dan anggota Komisi V DPR ini sepakat supaya itu segera dibayarkan oleh negara kepada mereka," pungkasnya.