Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani merespons kasus siswa di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga mengakhiri hidupnya sendiri karena tak mampu membeli peralatan sekolah seperti buku dan pena.
Menurut Lalu Hadrian, Komisi Komisi X DPR RI akan memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, untuk menindaklanjuti kasus bocah SD di NTT yang diduga akhiri hidupnya sendiri tersebut.
Pemanggilan Mendikdasmen Abdul Mu'ti ini dilakukan karena ia merupakan penanggung jawab tertinggi dalam bidang Pendidikan Dasar.
Selain itu Komisi X DPR juga mendesak Mendikdasmen Abdul Mu'ti untuk segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah ini.
“Ya tentu, Mendikdasmen selaku penanggung jawab tertinggi yang diberikan oleh Presiden, harus segera mengambil langkah nyata, langkah cepat untuk mengatasi persoalan ini,” ujar Lalu saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (4/2/2026), dilansir Kompas.com.
Terkait kapan pemanggilan Mendikdasmen Abdul Mu'ti ini, Lalu menyebut akan dijadwalkan minggu depan.
“Sebelum masa reses, sebelum itu kita jadwalkan, minggu depan insya Allah,” sambungnya.
Lebih lanjut, Lalu menegaskan pendidikan wajib bagi anak-anak tak boleh terhenti hanya karena keterbatasan kondisi ekonomi keluarga.
Untuk itu Komisi X DPR RI mendesak adanya evaluasi terkait penyaluran dan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di daerah.
“Dana BOS ini merupakan hak semua sekolah. Nah oleh sebab itu, kejadian yang menimpa siswa kita yang ada di NTT ini tamparan keras."
“Ini salahnya di mana? Apakah sekolah tidak menyalurkan, apakah sekolah tersebut belum menerima dana BOS, atau kondisinya seperti apa, inilah yang harus kita evaluasi bersama,” jelas Lalu.
Baca juga: Gubernur NTT Malu Buntut Kasus Bocah Akhiri Hidup akibat Tak Punya Buku dan Pulpen: Sistem Bobrok
Tak hanya soal pemanfaatan dana BOS, Lalu juga menegaskan pentingnya sekolah untuk memperhatikan kondisi kesehatan mental para siswanya.
Bila perlu, siswa harus mendapat pendampingan kesehatan mental dari psikolog atau tenaga profesional.
“Sekolah hari ini wajib mengetahui kondisi psikis dari masing-masing siswa siswi,” imbuhnya.
Baca juga: Bocah SD Akhiri Hidup di NTT Ternyata Sudah Dapat Bantuan PIP Rp450 Ribu, tapi Belum Bisa Dicairkan