Ringkasan Berita:

• Wacana Presiden Prabowo Subianto maju dua periode mulai menimbulkan dampak politik di internal pemerintahan. Dukungan terbuka dari PKB dan PAN, yang tidak disangkal oleh Gerindra, dinilai sebagai sinyal awal bergesernya dinamika kekuasaan ke arah yang lebih politis.
• Pengamat politik Arifki Chaniago menilai secara konstitusional wacana dua periode tidak bermasalah, namun kemunculannya terlalu dini dan berpotensi memengaruhi fokus kerja kabinet.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana Presiden Prabowo Subianto maju untuk dua periode dinilai mulai memunculkan dampak politik di internal pemerintahan. 

Dukungan terbuka dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN), yang tidak disangkal oleh Partai Gerindra, disebut sebagai sinyal awal bergesernya dinamika kekuasaan ke fase yang lebih politis.

Pengamat Politik Arifki Chaniago menilai, secara konstitusional wacana dua periode tidak bermasalah.  Namun, momentum kemunculannya dinilai terlalu dini dan berpotensi memengaruhi fokus kerja kabinet.

“Sinyal politik seperti ini biasanya langsung direspons oleh aktor-aktor di dalam pemerintahan. Bukan dalam bentuk pernyataan terbuka, tetapi melalui penyesuaian langkah,” ujar Arifki dalam pesan yang diterima, Senin (9/2/2026).

Menurut Arifki, sikap Gerindra yang tidak menutup ruang pembahasan dua periode dapat dibaca sebagai penegasan bahwa arah politik jangka menengah mulai terbuka. 

Dalam situasi tersebut, perhatian elite dinilai tidak lagi sepenuhnya terpusat pada konsolidasi program pemerintahan.

“Risikonya bukan pada berhentinya kerja pemerintahan, melainkan pada terbelahnya fokus. Program bisa tetap dijalankan, tetapi orientasinya tidak lagi sepenuhnya teknokratis,” kata Arifki.

Arifki juga menilai dukungan PKB dan PAN tidak dimaksudkan untuk mengubah peta kepemimpinan nasional 2029 secara langsung. 

Dukungan tersebut justru mempertegas posisi Prabowo sebagai figur sentral dan memindahkan dinamika politik ke ruang internal koalisi.

"Dukungan PKB dan PAN juga dinilai tidak dimaksudkan untuk mengubah peta kepemimpinan nasional pada 2029. Sebaliknya, dukungan tersebut mempertegas posisi Prabowo sebagai figur sentral, sekaligus memindahkan dinamika politik ke ruang internal koalisi. Tidak disebutkannya nama Gibran Rakabuming Raka dalam pernyataan dukungan dipandang sebagai indikasi bahwa pembahasan politik belum memasuki tahap final," ujar Arifki.

Dalam konteks tersebut, kabinet dinilai berpotensi memasuki fase yang lebih politis.

Setiap kebijakan dan aktivitas kementerian lebih mudah ditafsirkan sebagai bagian dari kalkulasi jangka menengah, meski program pemerintahan tetap berjalan.

Arifki menegaskan, dinamika semacam ini lazim dalam sistem presidensial multipartai.

Namun, yang membedakan adalah kecepatan munculnya wacana elektoral di awal masa pemerintahan. 

Situasi ini dinilai mempersempit ruang netral kabinet dan meningkatkan intensitas komunikasi politik di luar jalur formal.

"Dampak nyata dari wacana ini sangat bergantung pada bagaimana elite mengelola sinyal tersebut. Selama tidak diikuti langkah-langkah formal dan keputusan politik yang mengikat, dinamika ini masih berada pada tahap awal," kata Arifki.

Namun, Arifki mengingatkan, semakin lama wacana dua periode berkembang tanpa penegasan arah politik, semakin besar kemungkinan perhatian elite tersedot pada politik elektoral, sementara agenda kebijakan berjalan di bawah bayang-bayang kontestasi.

"Dalam politik, sinyal sering kali lebih berpengaruh daripada keputusan resmi,” ujar Arifki.

Sinyal dari Parpol

Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) memberi sinyal bakal kembali mendukung Presiden Prabowo Subianto, di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. 

Bahkan, PAN juga membuka peluang menduetkan Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) di Pilpres 2029

“Gini, bagi saya ya, bagi saya, saya adalah partai politik dan apalagi partai politik itu sekarang memiliki kesempatan untuk bisa mengajukan kader-kadernya dengan tidak ada presidential threshold. Tentu saya mau dukung Pak Zulhas. Kalau ditanyakan hari ini, saya dukung Pak Zulkifli Hasan mendampingi Pak Prabowo di tahun 2029," kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Eddy Soeparno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Eddy meyakini, dengan mengusung Zulhas mendampingi Prabowo di pilpres, akan berdampak positif terhadap suara PAN di pemilu 2029.

“Tentu, itu dan bagi saya itu juga akan menghidupkan mesin partai ya. Kader-kader juga akan tergerak untuk mendukung ketua umumnya. Saya bisa pastikan suara, perolehan suara partai nanti akan melonjak nanti di 2029,” ujar Wakil Ketua MPR RI itu.

Lebih lanjut, Eddy menegaskan dukungan PANkepada Prabowo merupakan pilihan yang sudah final, dan tidak lagi menjadi perdebatan di internal partai.

PKB Dukung Prabowo 2 Periode

Sinyal dukungan terhadap Prabowo sebelumnya disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (4/2).

“Kami yakin Pak Prabowo akan sukses memimpin kita bukan hanya lima tahun bahkan sepuluh tahun yang akan datang,” kata Cak Imin.

Namun, saat ditanya apakah dukungan tersebut termasuk tetap berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, Cak Imin menyebut hal itu belum dibicarakan.