TRIBUNNEWS.COM, BALI – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meraih penghargaan tertinggi dalam capaian Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025. 

Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan diserahkan langsung oleh Wakil Menko Polkam, Letjen (Purn.) Lodewijk F. Paulus, kepada Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, dalam forum Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian IIPP 2025 di Bali.

Menanggapi pencapaian ini, Muhammad Kholid menyampaikan rasa syukurnya karena PKS mampu mempertahankan prestasi yang telah diraih pada tahun sebelumnya.

"Alhamdulillah, kami dapat melanjutkan capaian tahun sebelumnya dengan predikat yang sama. Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan atas kerja kolektif seluruh kader dan pengurus PKS di seluruh Indonesia," ujar Kholid.

IIPP sendiri merupakan parameter ukur yang ketat hasil kolaborasi antara Kemenko Polkam dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

Penilaiannya menitikberatkan pada lima pilar utama:

• Kode etik partai.
• Demokrasi internal.
• Sistem kaderisasi.
• Rekrutmen yang transparan.
• Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Baca juga: Wacana Prabowo 2 Periode, PKS: Hingga Detik Ini Kami Belum Ada Pembahasan 

Capaian ini disebut Kholid sebagai hasil kerja kolektif seluruh struktur partai, dari pusat hingga daerah. 

Menurut Kholid, bagi PKS angka-angka dalam indeks tersebut bukan sekadar urutan peringkat, melainkan cermin objektif untuk melihat sejauh mana merit system dan etika organisasi berjalan di lapangan.

Ia menekankan bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus memperbaiki sistem internal.

"Kepercayaan publik hanya bisa dirawat melalui konsistensi tata kelola yang baik. Jika internal partai tertib, maka kualitas representasi politik di ruang publik pun otomatis akan meningkat," tambahnya.

Sebagai langkah konkret ke depan, PKS berkomitmen menjadikan hasil IIPP 2025 sebagai basis pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) organisasi serta penguatan kebijakan internal di semua level kepemimpinan.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi ekosistem kepartaian di Indonesia untuk terus mengedepankan good political party governance.

Kholdi menyebut , penguatan integritas partai merupakan syarat penting bagi demokrasi substansial. 

“Demokrasi yang kuat bertumpu pada partai politik yang berintegritas. Jika partai tertib secara internal, kualitas representasi politik di ruang publik akan meningkat. Inilah kontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.