Ringkasan Berita:

• Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti adanya kejanggalan atau anomali dalam indikator ekonomi makro Indonesia sepanjang tahun 2025
• Said Abdullah, yang juga menjabat sebagai Ketua Banggar DPR RI, mempertanyakan korelasi antara angka pertumbuhan ekonomi dengan realisasi penerimaan negara yang tidak sejalan
• Menurut Said, dalam kondisi normal, pertumbuhan ekonomi yang positif seharusnya berbanding lurus dengan naiknya penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti adanya kejanggalan atau anomali dalam indikator ekonomi makro Indonesia sepanjang tahun 2025.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya, Said Abdullah di sela-sela diskusi strategis ekonomi di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Baca juga: Hasto: Gelar Honoris Causa Megawati di Riyadh Jadi Dorongan Tradisi Intellectual Leadership di PDIP

Said Abdullah, yang juga menjabat sebagai Ketua Banggar DPR RI, mempertanyakan korelasi antara angka pertumbuhan ekonomi dengan realisasi penerimaan negara yang tidak sejalan.

"Ada anomali. Pertanyaan besar kami di Banggar dan Komisi XI DPR, kita tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025, tapi penerimaan negara kita justru mengalami shortfall (kekurangan) yang luar biasa. Ini sebuah anomali," kata Said.

Menurut Said, dalam kondisi normal, pertumbuhan ekonomi yang positif seharusnya berbanding lurus dengan naiknya penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan.

"Seharusnya begitu ekonomi tumbuh, penerimaannya ikut tergeret naik. Tapi ini justru tumbuh, namun penerimaannya slow down. Nah, itu menjadi PR bersama kita," tambahnya.

Diskusi terbatas ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, jajaran DPP Partai seperti Yuke Yurike, Ketua Megawati Institute Hilmar Farid, serta Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.

Baca juga: Mayoritas Dosen Bergaji Minim, Legislator PDIP Dorong Perbaikan Skema Jabatan Akademik

Untuk membedah persoalan ini, PDIP menghadirkan sejumlah pakar lintas disiplin, di antaranya Yanuar Rizky (Moneter), Dr. Hendri Saparani (Lapangan Kerja), Awalil Rizky (Fiskal), Dr. Yustinus Prastowo (Perpajakan), Dr. Ester Sri Astuti (UMKM).

Said menegaskan, meskipun PDIP memosisikan diri sebagai partai penyeimbang, pihaknya memiliki moral obligation (kewajiban moral) untuk memberikan sumbangsih pemikiran atau ‘amaliah pikiran’ agar pemerintahan tetap berjalan baik hingga 2029.

"FGD ini bagian dari cara kami mendapatkan sinyal kondisi perekonomian mutakhir untuk memberikan masukan nyata bagi pemerintah, khususnya strategi keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persen dan memperbaiki rasio pajak kita," pungkasnya.