Menurut Dedi, pengalaman pilkada langsung selama hampir dua dekade menunjukkan bahwa kontestasi terbuka sering kali diiringi kampanye negatif, politik identitas, dan mobilisasi berbasis sentimen primordial. 

"Kondisi ini membuat masyarakat terbelah tajam, bahkan setelah pemilu usai," ujarnya.

Tak Ada Alasan Menghapus Pilkada Langsung

Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, menilai tak ada alasan kuat untuk menghapus pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. 

"Karena kalau kita lihat narasi-narasi yang dibangun oleh mereka ya di media sosial atau di media-media massa, sebetulnya enggak ada alasan yang cukup kuat untuk kita kembali ke sana (pilkada melalui DPRD) ya," kata Jeirry dalam diskusi bertajuk "Kita Tolak Pilkada Tak Langsung", beberapa waktu lalu.

Jeirry berpandangan, anggapan pilkada langsung berbiaya mahal merupakan alasan yang diulang-ulang untuk memaksakan wacana pilkada melalui DPRD.

"Nah, masalahnya alasan yang rasional dan waras itu tidak bisa ditemukan. Karena itu adalah mengulang-ulang alasan politik yang sebetulnya tidak substansial dan kemudian makin kedengaran garing alasannya kan gitu," ujarnya. 

Karena itu, ia mendorong masyarakat untuk terus membuat gerakan terhadap upaya menghapus pilkada langsung. 

"Jadi gerakan penolakan terhadap Pilkada tidak langsung memang harus kita pelihara terus dan kita kencangkan terus karena semakin lama saya kira semakin banyak masyarakat yang mulai sadar," tegas Jeirry.

Baca juga: Sosiolog: Mau Pilkada Langsung atau Lewat DPRD, Politik Uang Tetap Hidup

Tiga Hasil Survei tentang Wacana Pilkada Lewat DPRD: Mayoritas Publik Inginkan Pilkada Langsung

Sejumlah lembaga survei sudah merilis hasil survei tentang pendapat publik mengenai wacana pilkada secara tidak langsung melalui DPRD.

Adapun saat ini hanya ada satu partai parlemen yang menolak keras pilkada lewat DPRD, yakni PDIP.

Sementara itu, PKS masih belum menentukan sikapnya.

Wacana pilkada tidak langsung ini kembali muncul setelah Partai Golkar mengusulkannya, lalu disambut baik oleh beberapa partai lain seperti PKB.

Golkar mengusulkan pilkada melalui Dewan DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya. 

“Kami yakin pilkada lewat DPRD lebih tepat. Tapi ini perlu kajian mendalam,” kata Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam sambutannya di puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, (5/12/2025).

Wacana ini menimbulkan pro dan kontra baik dari kalangan politikus maupun masyarakat luas. Lalu, bagaimana pendapat masyarakat tentang wacana ini?