Ringkasan Berita:

• Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah menyebut pengembangan Kampung Haji dirancang sebagai ekosistem terpadu untuk memperkuat kehadiran permanen Indonesia di Tanah Suci sekaligus membangun kedaulatan ekonomi haji nasional, bukan sekadar pengelolaan dana.
• Melalui BPKH Limited, Indonesia mulai beralih dari model pembelian layanan (procurement) ke investasi langsung di sektor hotel, konsumsi, dan layanan haji-umrah agar nilai ekonomi kembali ke jemaah dan memperkuat dana haji.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengatakan pengembangan Kampung Haji menjadi bagian dari arsitektur besar kedaulatan ekonomi haji nasional. 

Kawasan ini dirancang sebagai ekosistem terpadu yang memperkuat kehadiran Indonesia secara lebih permanen di Tanah Suci.

Dirinya mengatakan BPKH siap berkolaborasi dalam pengembangan Kampung Haji. 

"BPKH siap berkolaborasi dalam pengembangan Kampung Haji. Ini bukan agenda sektoral, melainkan agenda strategis nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global," kata Fadlul melalui keterangan tertulis, Senin (16/2/2026).

BPKH menegaskan komitmennya untuk tidak sekadar mengelola dana, tetapi juga membangun kedaulatan dan nilai tambah ekonomi haji bagi Indonesia dan seluruh jemaahnya.

Kepala BP BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa yang sedang dibangun bukan sekadar praktik perantara, melainkan fondasi kedaulatan ekonomi haji.

"Yang sedang dibangun adalah fondasi kedaulatan ekonomi haji, bukan praktik perantara," kata Fadlul.

Ia menekankan bahwa kedaulatan ekonomi haji bukan berarti mengomersialisasikan ibadah. 

Salah satu contoh konkret adalah optimalisasi area komersial hotel yang digunakan jemaah Indonesia. 

Selama ini, potensi ekonomi dari fasilitas tersebut sepenuhnya menjadi domain pengelola eksternal. 

Dengan pendekatan investasi strategis, sebagian nilai itu dapat kembali memperkuat dana haji dan memberi manfaat langsung bagi jemaah.

Sejak awal, BPKH Limited dirancang sebagai instrumen investasi langsung di ekosistem haji dan umrah. 

Orientasinya bukan menjadi perantara layanan, melainkan membangun pijakan strategis Indonesia dalam struktur ekonomi haji global.

"Orientasi awal pembentukan BPKH Limited atas dukungan Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan pada tahun 2023 adalah investasi langsung di ekosistem haji dan umrah," ujar Anggota BP BPKH Bidang Investasi Langsung, M. Arief Mufraini.

Menurut Arief, langkah ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya menjadi pembeli musiman (procurement), tetapi memiliki posisi strategis dalam rantai nilai ekonomi tersebut melalui investasi. 

"Ini tahapan pertama untuk secara gradual melakukan pergeseran dari procurement ke investasi," tambahnya.

Dalam proses penetrasi pasar dan pembelajaran (learning curve), BPKH Limited masih memerlukan penguatan regulasi melalui revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji agar model investasi ekosistem dapat dijalankan lebih komprehensif. 

Revisi regulasi tersebut kini tengah diproses sebagai bagian dari penguatan tata kelola jangka panjang

Dari sisi pelayanan, legacy yang paling terasa adalah inisiatif penyediaan konsumsi pada fase pra dan pasca Armuzna. 

Selama bertahun-tahun, pada fase tersebut jemaah Indonesia tidak memperoleh layanan makan tiga kali sehari secara penuh.

"Tahun lalu kita melakukan perbaikan dalam kondisi yang sangat menantang. Banyak dapur tidak dapat beroperasi optimal, mobilisasi logistik terbatas, tetapi kebutuhan jemaah harus tetap diprioritaskan," ujar Arief.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Setiap tahun, lebih dari 200.000 jemaah berangkat ke Tanah Suci, belum termasuk sekitar 1,5 juta jemaah umrah. 

Baca juga: Wamenhaj: Jangan Sampai BPKH Jadi Calo Ekonomi Haji

Di balik ibadah yang sakral tersebut, tersimpan potensi ekosistem ekonomi global bernilai besar mulai dari hotel, konsumsi, transportasi, logistik, hingga berbagai layanan pendukung lainnya.