Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP MY Esti Wijayati menyoroti kebijakan pemerintah yang menggunakan anggaran pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia mengatakan, penggunaan dana tersebut menjadi ironi di tengah kondisi sejumlah sekolah tidak layak yang berada di berbagai pelosok Tanah Air.

Esti menegaskan, PDIP perlu meluruskan narasi simpang siur terkait dana MBG diambil dari alokasi anggaran pendidikan. Dia juga mengaku mendapat banyak pertanyaan langsung dari masyarakat terkait asal-usul dana program tersebut.

"Di WA (WhatsApp) saya pun sangat banyak yang menanyakan untuk memperjelas. Ada yang panggil Mbak, Bu, atau Bunda. 'Bunda, ini beritanya katanya MBG itu tidak mengambil anggaran pendidikan, yang benar yang mana toh Bun?' sambil menyertakan berita-berita dari medsos," kata Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Esti bilang program MBG memang memotong porsi anggaran pendidikan di APBN 2026.

Menanggapi hal tersebut, Teddy kembali menegaskan bahwa seluruh anggaran pendidikan tetap memenuhi ketentuan mandatory spending 20 persen dari APBN dan tidak ada program pendidikan yang dihentikan akibat pelaksanaan MBG.

Politisi PDIP lainnya, yakni Wakil Sekjen DPP PDIP Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu menepis menyebutkan bahwa anggaran MBG lahir dari hasil efisiensi kementerian/lembaga.

"Apa yang disampaikan oleh beberapa pejabat negara seolah-olah anggaran MBG ini buah dari efisiensi, bukan dari anggaran pendidikan, itu keliru. Dalam faktanya, kita bisa melihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026," kata Adian.

Adian mengutip isi penjelasan Pasal 22 UU tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan sudah termasuk untuk Program Makan Bergizi pada lembaga pendidikan umum maupun keagamaan.

Aturan tersebut dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun 2026. Dalam Perpres tersebut, tercantum alokasi anggaran untuk Badan Gizi Nasional mencapai lebih dari Rp 223 triliun, tepatnya Rp 223.558.960.490.