TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tekanan terhadap APBN dinilai semakin meningkat seiring dinamika ekonomi global yang tidak menentu.

Sebab itu, pemerintah diminta merespons situasi tersebut secara solid, terbuka, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap gejolak ekonomi.

Baca juga: PKS Soroti Kredibilitas BoP di Tengah Konflik Bersenjata Timur Tengah

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, menilai kondisi ekonomi global saat ini berpotensi memberi tekanan serius terhadap stabilitas fiskal nasional.

Mulyanto, yang juga Anggota DPR RI periode 2019–2024, mengatakan perekonomian Indonesia sedang menghadapi kondisi triple shock yang dapat mengganggu keseimbangan fiskal negara. 

Tekanan tersebut berasal dari lonjakan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta meningkatnya perhatian lembaga pemeringkat internasional terhadap risiko fiskal Indonesia.

"Ini kondisi yang serius. Potensial meningkatkan resiko fiskal kita," kata Mulyanto, kepada wartawan Senin (9/3/2026).

Mulyanto menjelaskan, harga minyak acuan global Brent crude oil saat ini telah menembus kisaran US$93 per barel pada Minggu (8/3/2026). 

Angka tersebut jauh melampaui asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN yang dipatok sebesar US$70 per barel.

Selisih harga yang cukup besar tersebut berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi yang harus ditanggung negara.

Di sisi lain, penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah juga turut memperbesar tekanan terhadap fiskal negara. 

"Pelemahan nilai tukar tidak hanya meningkatkan biaya impor energi, tetapi juga berpengaruh terhadap pembiayaan utang dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan," ucapnya.

Menurut Mulyanto, tekanan fiskal tersebut juga menjadi perhatian lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch Ratings yang telah menurunkan outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif.

Meski peringkat Indonesia masih berada pada level investment grade, ia menilai peringatan tersebut harus menjadi sinyal bagi pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal sekaligus kredibilitas kebijakan ekonomi.