Baca tanpa iklan
Lalu pada bulan Januari 2026, KPK melakukan OTT terhadap dua kepala daerah.
KPK melakukan OTT di wilayah Madiun, Jawa Timur, pada 19 Januari 2026. Dalam operasi senyap ini, KPK mengamankan Wali Kota Madiun, Maidi.
KPK juga menangkap delapan orang dalam OTT KPK di Jawa Tengah pada hari yang sama dengan mengamankan Bupati Pati, Sudewo.
Dirangkum Tribunnews.com, berikut daftar kepala daerah era Prabowo yang terjaring OTT KPK.
- Bupati Kolaka Timur Abdul Azis (7-8 Agustus 2025.)
- Gubernur Riau, Abdul Wahid (3 November 2025)
- Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko (7 November 2025)
- Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya (9-10 Desember 2025)
- Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang (18 Desember 2025)
- Wali Kota Madiun, Maidi (19 Januari 2026)
- Bupati Pati, Sudewo (19 Januari 2026)
- Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (3 Maret 2026)
- Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari (9 Maret 2026)
Rangkuman Kasus
1. Bupati Kolaka Timur Abdul Azis
Bupati Kolaka Timur (Koltim) periode 2024–2029, Abdul Azis (ABZ), ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya setelah KPK melakukan serangkaian kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada 7-8 Agustus 2025.
KPK membeberkan rincian dugaan aliran dana yang diterima oleh Abdul Azis terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur.
Commitmen fee yang diduga diterima mencapai 8 persen dari total nilai proyek, atau sekitar Rp9 miliar.
"Dari nilai proyek pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur sebesar Rp126,3 miliar, KPK menemukan adanya dugaan permintaan commitment fee sebesar 8 persen atau sekitar Rp9 miliar," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu (9/8/2025).
KPK telah menetapkan lima orang tersangka.
Sebagai pihak penerima suap, Abdul Aziz (ABZ), Ageng Dermanto (AGD), dan Andi Lukman Hakim (ALH) selaku PIC dari Kemenkes, dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara itu, sebagai pihak pemberi, Deddy Karnady (DK) dan Arif Rahman (AR) dari KSO PT PCP, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Asep menjelaskan, modus operandi korupsi ini telah dirancang sejak awal proses lelang.
Uang fee tersebut diduga mengalir secara bertahap kepada Bupati Koltim melalui perantara.
Berdasarkan konstruksi perkara yang dipaparkan KPK, pada Agustus 2025, Deddy Karnady (DK) dari pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra (PCP) selaku pemenang lelang, melakukan penarikan cek senilai Rp1,6 miliar.
Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Ageng Dermanto (AGD), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek.