Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto mengungkap keinginannya untuk menegakkan hukum di Indonesia.
Namun Prabowo menyadari bahwa aparat penegak hukum di Indonesia ini masih banyak kekurangannya.
Hal ini diungkapkan Prabowo dalam acara diskusi bersama sejumlah tokoh di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/3/2026).
"Saya ingin menegakkan hukum. Saya ingin menegakkan hukum. Bagaimana kita tegakkan hukum kalau kita biarkan seperti ini kalau itu dari aparat."
"Dan saya saya ingin kasih tahu bahwa memang aparat kita ya banyak kekurangannya," kata Prabowo, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/3/2026), dilansir Kompas TV.
Prabowo juga mengungkap adanya deep state dalam pemerintahannya.
Deep state (negara dalam negara) adalah jaringan kekuasaan tersembunyi yang terdiri dari birokrat, militer, atau intelijen yang beroperasi secara independen dari pemerintahan sah.
Mereka sering dituduh memiliki agenda sendiri dan memengaruhi kebijakan negara tanpa pertanggungjawaban publik. Istilah ini sering muncul sebagai teori konspirasi untuk menggambarkan kelompok yang berusaha menjatuhkan kekuasaan terpilih.
Bahkan Prabowo mengaku menemukan adanya Dirjen-dirjen yang merasa tak tersentuh dan berani melawan menteri.
Namun Prabowo tak mengungkap detail, sosok Dirjen tersebut atau Dirjen dari Kementerian apa yang dimaksud.
Prabowo hanya menegaskan bahwa Dirjen-dirjen tersebut kini telah dipecat.
Baca juga: Prabowo Sebut BUMN Kebobolan Paling Besar: Sedang Saya Bersihkan
Tak hanya soal Dirjen yang merasa untouchable, Prabowo juga mendapat informasi soal lembaga-lembaga yang merasa tidak boleh diaudit.
"Kita kita menemukan deep state, kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani ngelawan menteri, akhirnya kita pecat kan banyak sekali dirjen-dirjen."
"Ada dirjen-dirjen yang merasa untouchable, ada lembaga-lembaga yang merasa enggak boleh diaudit," ungkap Prabowo.
Baca juga: Prabowo Ungkap Kebiasaan ‘News Junkie’: Bangun Dini Hari Pantau Isu Global di YouTube