Ringkasan Berita:

• WFH perdana bikin kantor Kemendikdasmen Senayan lengang, lampu dipadamkan, parkiran kosong, pegawai tak terlihat.
• Perpustakaan tutup luring, layanan dialihkan daring, pengunjung sempat bingung karena pintu dikunci.
• Kebijakan WFH Jumat bagian strategi pemerintah hadapi krisis energi global dan dorong sistem hybrid.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Suasana sepi tampak terpantau di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Senayan, Jakarta, pada hari pertama penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), Jumat (10/4/2026).

Pantauan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi, di lokasi sekitar pukul 13.15 WIB menunjukkan lampu di sejumlah titik kantor dipadamkan.

Lapangan parkir juga tampak tidak seramai hari biasanya. Tidak terlihat pegawai Kemendikdasmen yang lalu lalang di area kantor.

Layanan perpustakaan Kemendikdasmen diberlakukan secara daring. Pintu perpustakaan dikunci dengan pengumuman bahwa pelayanan dilakukan daring pada Jumat pukul 08.00–16.30 WIB.

Sementara Senin hingga Kamis, layanan tatap muka tetap dibuka pukul 08.00–16.00 WIB.

“WFH, jadi perpustakaannya juga tutup. Tadi ada beberapa yang datang karena tidak tahu,” ujar salah satu petugas Kemendikdasmen.

Baca juga: Purbaya Mengaku Kecolongan 21 Ribu Motor Listrik untuk SPPG, Langsung Setop Anggaran

Kebijakan WFH dan Strategi Pemerintah

Pemerintah menerbitkan kebijakan bekerja dari rumah selama satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat, bagi ASN di pusat dan daerah. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi krisis energi global sekaligus mendorong berbagai sektor menuju sistem hybrid.

“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).

Kebijakan WFH tersebut diatur melalui surat edaran Menpan RB dan Mendagri. Dengan adanya WFH, diharapkan sistem kerja pemerintah lebih berbasis digital.

“Mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital kemudian,” kata Airlangga.

Selain WFH, pemerintah juga membatasi penggunaan mobil dinas hingga 50 persen, terkecuali untuk mobil dinas operasional dan kendaraan listrik.

Dengan kebijakan tersebut, diharapkan penggunaan transportasi publik lebih maksimal.

“Efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50 persen kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik dan mendorong menggunakan transportasi publik, jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” kata Airlangga.

Pemerintah juga melakukan efisiensi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan perjalanan dinas luar negeri hingga 70 persen. Selain itu, pemerintah mengimbau agar jumlah hari serta ruas jalan untuk car free day ditambah sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.