TRIBUNNEWS.COM – Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Mulyanto, menyarankan pemerintah agar mau meninjau ulang sejumlah program besar di tengah tekanan ekonomi, termasuk kenaikan harga BBM dan LPG serta dinamika geopolitik global.

Menurut Mulyanto, Presiden Prabowo Subianto perlu mendengarkan masukan publik terkait pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.

Ia menyoroti sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga pengelolaan dana besar melalui Danantara, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Saya kira Pak Prabowo harus mulai mendengar. Program-program besar itu perlu ditinjau ulang,” ujar Mulyanto dalam dialog Overview Tribunnews, Rabu (22/4/2026).

Soroti Program Besar Dilaksanakan Serentak

Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Surakarta itu menilai, pelaksanaan program secara serentak di seluruh wilayah berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama jika tidak didahului uji coba di daerah yang dinilai siap.

Ia menyarankan agar pemerintah menerapkan skema bertahap dengan melakukan pilot project di kawasan yang prospektif sebelum diperluas ke daerah lain.

Koperasi Merah Putih misalnya. Menurut Mulyanto, pembangunan infrastruktur program tanpa diiringi aktivitas yang jelas justru berisiko tidak efektif.

“Jangan sampai bangunan sudah ada, tetapi aktivitasnya belum berjalan,” katanya.

Baca juga: Harga BBM Nonsubsidi Naik, BI Buka Suara soal Dampaknya ke Inflasi

Lebih lanjut, Mulyanto mengingatkan bahwa program pemerintah berpotensi menimbulkan persaingan dengan pelaku usaha lokal yang telah lebih dulu ada, seperti koperasi desa maupun BUMDes.

Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dikhawatirkan dapat mematikan usaha kecil di sekitar lokasi program.

“Jangan sampai kegiatan pemerintah justru menjadi pesaing bagi aktivitas ekonomi masyarakat yang sudah berjalan,” ujarnya.

Tekankan Evaluasi Kemampuan Fiskal

Mulyanto juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dalam menjalankan program-program besar tersebut.

Ia menegaskan, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengorbankan sektor lain atau berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, indikasi ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah harus menjadi bahan evaluasi serius.