TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan situs validasi data penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Melalui laman validasidatapm.bgn.go.id, kepala sekolah hingga warga dapat mengakses dan memverifikasi status kepesertaan secara mandiri.

Transparansi Data Penerima MBG

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyatakan langkah ini diambil sebagai bentuk transparansi dan percepatan validasi sebelum sistem integrasi data antar-kementerian rampung sepenuhnya.

“Untuk sekarang (sementara), kami membangun percepatan validasi data. Para kepala desa, camat, bupati, kepala dinas, kepala sekolah, hingga kepala Posyandu bisa mengakses URL validasidatapm.bgn.go.id. Silakan dicek apakah sekolah saya sudah terdata atau belum,” ujar Sony di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

Keterlibatan Aparat dan Sekolah

Sony menegaskan keterlibatan aktif aparat tingkat bawah hingga pengelola satuan pendidikan sangat krusial.

Hal ini bertujuan agar distribusi bantuan gizi tepat sasaran dan meminimalisir adanya kelompok yang terlewat dari pendataan.

Baca juga: Kepala BGN Jelaskan Maksud Kebutuhan Sapi untuk MBG Capai 19.000 Per Hari

Prioritas 405 Daerah

Saat ini BGN tengah memetakan 405 kabupaten/kota prioritas. 

Wilayah tersebut mencakup daerah rawan pangan, daerah dengan penduduk miskin tinggi, hingga wilayah dengan prevalensi stunting yang masih melampaui ambang batas.

“Data-data ini kami gunakan agar pelaksanaan program MBG, khususnya distribusi MBG betul-betul terarah kepada kelompok-kelompok ini yang total seluruhnya ada 405. Kami akan petakan betul dan informasikan kepada seluruh pelaksana di lapangan khusus yang 405 kabupaten kota ini kita utamakan ya kelompok yang rawan pangan, penduduk miskin dan prevalensi stunting tinggi,” tuturnya.

Koordinasi SPBG

Untuk mendukung kelancaran di lapangan, BGN memerintahkan Satuan Pelayanan Badan Gizi (SPBG) melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan jajaran pemerintah daerah serta aparat keamanan setempat.

“KSPBG harus berkoordinasi dengan kepala desa atau kepala atau lurah, kemudian koordinator wilayah kecamatan berkoordinasi dengan Pak Camat dan Danramil, Kapolsek. Kemudian koordinator SPBG tingkat wilayah kabupaten kota berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, kepala dinas kesehatan dan lain-lain yang terlibat sehingga ketercapaian program MBG ini maksimal,” tegas Sony.

Integrasi Data Lintas Kementerian

Ke depan, sistem validasi ini akan dikembangkan menjadi teknologi Application Programming Interface (API) yang mengintegrasikan data dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kemendikdasmen, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)/ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

“Kita akan membangun juga namanya API ya, Application Programming Interface yang menggabungkan, yang mengintegrasikan data dari berbagai walidata,” pungkasnya.

Peluncuran situs validasi BGN menandai upaya memastikan distribusi program Makan Bergizi Gratis berlangsung transparan, tepat sasaran, serta terintegrasi lintas kementerian di tengah sorotan publik mengenai anggaran dan pengadaan.

Program MBG Jadi Sorotan Publik

Program MBG menjadi pusat perhatian warga karena merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. BGN mengelola anggaran jumbo Rp335 triliun untuk program MBG tahun 2026.

Selain itu, badan baru ini juga melakukan pengadaan barang dan jasa yang menuai kritik sejumlah pihak, seperti pengadaan 21.801 unit motor listrik MBG merek Emmo (tipe JVX GT dan JVH Max) senilai Rp897 miliar atau sekitar Rp43 juta per unit. 

Motor listrik yang dipasok PT Yasa Artha Trimanunggal ini disebut untuk operasional distribusi MBG.