Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengkritik keras narasi yang menyamakan kemarahan publik dengan tindakan makar.
Ia menilai, fenomena tersebut menunjukkan kecenderungan kriminalisasi terhadap kritik warga negara.
Dalam podcast bersama Fristian Griec, Feri mempertanyakan logika pelabelan tersebut.
“Aneh, warga negara kalau marah menyampaikan keluh kesahnya dikategorikan makar,” kata Feri dalam tayangan YouTube Fristian Griec Media, Rabu (22/4/2026).
Menurut dia, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari hak konstitusional, bukan bentuk ancaman terhadap negara.
“Kalau ada rakyat yang disakiti, boleh enggak saya marah?” ujarnya.
Pernyataan Feri juga merupakan respons atas pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyebut terjadi “inflasi pengamat”, yakni kondisi kelebihan opini namun kekurangan kompetensi.
Feri menilai narasi tersebut justru menyerang individu pengamat, bukan menjawab substansi kritik yang disampaikan.
“Saya bertanya-tanya kok akademisi yang diserang tidak kompeten? Kenapa tidak menyerang isi kabinet yang banyak yang tidak kompeten?” katanya.
Ia bahkan menyinggung adanya ketimpangan antara latar belakang pendidikan dan jabatan di pemerintahan.
“Hampir 65 persen di kabinet tidak matching antara pendidikan dan apa yang mereka jabat,” tegasnya.
Baca juga: Feri Amsari Tantang Pemerintah Debat Terbuka: Kalau Saya Tidak Salah, Siapa yang Minta Maaf?
Menurut Feri, perdebatan publik seharusnya difokuskan pada data dan kebijakan, bukan pada latar belakang individu.
“Ini membawa perdebatan keluar dari lingkaran inti: apakah kebenaran data itu benar atau tidak,” ujarnya.
Feri menilai, pelabelan terhadap pengamat sebagai tidak kompeten berpotensi menjadi bentuk delegitimasi kritik.
“Ini terkesan betul-betul sebagai ad hominem untuk menyingkirkan para pemberi pesan,” katanya.