TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle yang santer dikabarkan akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto hari ini, Senin (27/4/2026).

Bima menegaskan bahwa urusan pergantian menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif kepala negara. 

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Idrus Marham: Menteri yang Tak Produktif Harus Diganti, Siapapun Dia

Ia menyatakan saat ini jajaran kabinet tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan.

"Wah itu prerogatif Bapak Presiden, kita siap dengan segala skenario, yang penting sekarang jajaran kabinet kerja aja," ujar Bima Arya saat ditemui di sela-sela kegiatannya.

Bima juga membantah adanya informasi resmi maupun pembicaraan di internal kabinet mengenai rencana perombakan tersebut. 

Ia mengaku belum menerima instruksi atau kabar apa pun terkait isu yang beredar.

"Enggak ada, kami belum dengar sama sekali," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi dari lingkar istana mengenai kabar reshuffle kabinet tersebut. 

Jajaran Kabinet Merah Putih masih menjalankan agenda rutin masing-masing, termasuk agenda peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang berlangsung di Kantor Kemendagri hari ini.

Sejak pekan lalu berhembus kabar Presiden Prabowo Subianto kembali akan melakukan resfhuffle (perombakan) anggota kabinet pemerintahannya.

Bahkan informasinya dalam waktu dekat, Prabowo akan melakukan reshuffle 'terbatas'.

Informasi yang dihimpun Tribunnews.com, Senin (27/4/2026), sejumlah pos pejabat negara setingkat menteri dan kepala lembaga akan di-reshuffle.

Siapa Saja Mereka?

Kabarnya Jenderal Dudung dipercaya akan menduduki Kepala Staf Presiden (KSP) yang baru menggantikan Muhammad Qodari.