TRIBUNNEWS.COM, BEKASI — Pemerintah mengambil langkah taktis merespons tragedi maut yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Pembangunan infrastruktur flyover (jembatan layang) di titik-titik rawan kini resmi masuk jalur percepatan guna menjamin keselamatan publik.

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menegaskan percepatan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan tersebut diambil untuk memitigasi risiko kecelakaan di masa depan pada jalur transportasi yang memiliki kepadatan lintas sangat tinggi.

"Tentunya (pembangunan flyover) itu akan dilaksanakan sesegera mungkin. Ini adalah langkah dari Pak Presiden untuk memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak boleh terjadi lagi," ujar Rosan usai mengunjungi para korban di RSUD Bekasi, Selasa (28/4/2026).

Tragedi Maut: Argo Bromo Hantam Gerbong Wanita KRL

Peristiwa memilukan pada Senin (27/4/2026) pukul 20.45 WIB itu bermula saat KRL Commuter Line rute Jakarta-Cikarang terpaksa berhenti darurat di Stasiun Bekasi Timur.

Perjalanan tertahan lantaran ada insiden KRL lain dari arah berlawanan yang menabrak sebuah mobil taksi di jalur yang sama.

Nahas, saat rangkaian sedang berhenti, Kereta Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek melaju dari arah belakang dan langsung menghantam keras gerbong terakhir.

Benturan hebat pada gerbong yang dikhususkan bagi penumpang wanita tersebut mengakibatkan dampak mengerikan: 15 orang meninggal dunia dan 88 lainnya luka-luka.

Baca juga: Soal Gerbong Wanita Dipindah ke Tengah: Keselamatan Tak Ditentukan Jenis Kelamin

Evaluasi Total dan Jaminan Korban

Menyikapi dampak besar ini, pemerintah memastikan penanganan darurat bagi para penyintas tetap terjaga. 

Seluruh biaya pengobatan bagi korban luka dipastikan akan ditanggung penuh oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. 

Hingga Selasa siang, sebanyak 28 korban luka dilaporkan sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit.

“Kami sudah bertemu dengan para korban. Kami akan mengevaluasi secara keseluruhan bersama kementerian terkait untuk memastikan keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasional kereta api di Indonesia,” tambah mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat tersebut.

Baca juga: Firasat Maut KRL Bekasi: Nuryati Peluk Teman dan Minta Maaf Sebelum Tiada

Urgensi Infrastruktur di Jalur Padat

Percepatan pembangunan jembatan layang ini memang menjadi kebutuhan mendesak bagi warga Bekasi.

Tingginya frekuensi perjalanan kereta api yang berpotongan langsung dengan jalan raya (perlintasan sebidang) selama ini kerap memicu kemacetan parah dan risiko kecelakaan tinggi.

Pemerintah Kota Bekasi sebelumnya telah mengajukan proyek ini karena kondisi lalu lintas yang kian jenuh.

Dengan adanya persetujuan percepatan dari Presiden, diharapkan titik-titik rawan kecelakaan dapat segera dieliminasi, memberikan rasa aman bagi pengguna jalan maupun penumpang kereta api di wilayah penyangga Jakarta.