Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul untuk mewaspadai potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR).
Titik krusial yang menjadi sorotan lembaga antirasuah tersebut berada pada area perencanaan serta pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Peringatan ini sejalan dengan langkah Direktorat Monitoring KPK yang saat ini tengah melakukan kajian mendalam terhadap proyek pendidikan bagi keluarga rentan tersebut.
Kajian ini difokuskan untuk memotret celah rawan demi memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pemantauan ketat diperlukan mengingat sektor pengadaan masih menjadi lumbung perkara tindak pidana korupsi.
Baca juga: 4 Juta Anak Putus Sekolah, Gus Ipul Dorong Gotong Royong lewat Program Sekolah Rakyat
"Melalui pemantauan dan pengawasan ini, KPK mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sistem yang mengedepankan prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas. Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan menjadi bagian penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan," ujar Budi dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).
Peringatan dari KPK diperkuat oleh data penindakan periode 2004–2025 yang mencatat adanya 446 perkara terkait pengadaan dari total 1.782 perkara yang ditangani KPK.
Modus pengadaan menjadi penyumbang perkara terbesar kedua setelah kasus suap dan gratifikasi.
Beberapa modus yang kerap terjadi meliputi rencana pengadaan yang diatur untuk pihak tertentu, penyalahgunaan sistem e-purchasing dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga pengaturan pemenang tender di lingkaran internal pemangku kepentingan.
Baca juga: Dukung Program Sekolah Rakyat, Komite Eksekutif Otsus Papua Temui Wamensos Agus Jabo
Selain itu, skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Kemensos juga menjadi perhatian.
KPK mencatat adanya penurunan skor dari 79,16 pada tahun 2024 menjadi 75,79 pada tahun 2025, yang menempatkan institusi tersebut dalam kategori "waspada".
Secara spesifik, meskipun ada sedikit perbaikan pada area tata kelola PBJ di tahun 2025, komponen ahli terpantau masih memberikan penilaian rendah di angka 69,94.
Menyadari besarnya tanggung jawab dan risiko dalam program prioritas nasional arahan Presiden Prabowo Subianto ini, Mensos Saifullah Yusuf sebelumnya telah memberikan garansi bahwa proyek ini akan diawasi secara ketat.
Ia menekankan agar proyek bernilai strategis ini tidak dikotori oleh praktik kotor para oknum.
“Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobby, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpang dalam proses pengadaan,” kata Gus Ipul saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Kedung Cowek, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (3/5/2026).