Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Publik diimbau lebih cermat dalam menyikapi berbagai konten di ruang digital, termasuk video di YouTube yang memuat pernyataan terkait Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Konten tersebut memicu beragam respons dari sejumlah pihak, mulai dari pemerintah, relawan, hingga tokoh hukum tata negara yang menyoroti dampak penyebaran narasi politik di media sosial terhadap persepsi publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, maupun aparat kepolisian terkait video tersebut.
Pasbata: Publik Diminta Tidak Terjebak Narasi Tak Terverifikasi
Ketua Umum Pasukan Bawah Tanah (Pasbata), David Febrian, menilai sejumlah narasi yang berkembang tidak lagi berada dalam koridor kritik yang berbasis fakta.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan tetap berhati-hati dalam menyerap isu di ruang digital.
“Justru masyarakat harus semakin cerdas dalam memilah informasi, agar tidak ikut terseret dalam narasi yang tidak berdasar,” ujar David, Selasa (5/5/2026).
Baca juga: Grace Natalie Dilaporkan 40 Ormas terkait JK, PSI Tegaskan Tak Beri Bantuan Hukum
Komdigi: Konten Mengandung Hoaks dan Ujaran Kebencian
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan telah mengidentifikasi video tersebut sebagai konten yang mengandung informasi tidak benar.
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa video tersebut memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter, dan serangan personal terhadap Presiden RI.
“Komdigi menegaskan bahwa isi video tersebut adalah hoaks, fitnah serta mengandung ujaran kebencian,” kata Meutya, Jumat (1/5/2026).
Komdigi juga menilai konten tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan publik dan mengganggu stabilitas sosial.
Arus Bawah Prabowo: Pertimbangkan Langkah Hukum
Relawan Presiden Prabowo Subianto yang tergabung dalam Arus Bawah Prabowo (ABP) menyatakan tengah mengkaji langkah hukum atas pernyataan tersebut.
Ketua DPP ABP Supriyanto menilai kritik yang disampaikan telah melampaui batas dan tidak lagi berbasis data.
“Pernyataan tersebut lebih mirip opini yang dipaksakan menjadi fakta,” ujarnya.
Partai Ummat: Hormati Proses Hukum
Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menyatakan menghormati apabila ada pihak yang menempuh jalur hukum.
“Menempuh jalur hukum adalah hak konstitusional,” katanya, Sabtu (2/5/2026).