Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan penutupan pelintasan sebidang yang tengah digencarkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada sejumlah daerah operasi dinilai tidak bisa dilakukan secara serentak tanpa mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan konektivitas wilayah.
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan penutupan seluruh pelintasan sebidang memang menjadi solusi ideal untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api, namun implementasinya di lapangan tidak sederhana.
Menurut dia, penutupan pelintasan tanpa pembangunan akses pengganti seperti underpass atau flyover justru berpotensi memunculkan persoalan baru di kawasan perkotaan, khususnya Jabodetabek.
“Menutup seluruh perlintasan sebidang secara serentak memang ideal dari sisi keselamatan, tetapi secara teknis dan sosial akan menimbulkan hambatan yang kompleks,” kata Djoko kepada Tribunews, Minggu (17/5/2026).
Djoko menilai dampak pertama yang akan muncul ialah peningkatan beban lalu lintas di jalan raya akibat perpindahan arus kendaraan ke ruas lain.
Ia menyebut penutupan satu pelintasan saja dapat memaksa kendaraan memutar lebih jauh untuk menyeberangi rel kereta api.
Jika dilakukan tanpa infrastruktur pengganti yang memadai, kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan baru di jalan-jalan utama serta meningkatkan konsumsi bahan bakar masyarakat.
Selain itu, Djoko juga menyoroti potensi terputusnya konektivitas antarwilayah, terutama di kawasan permukiman padat yang selama ini bergantung pada pelintasan sebidang sebagai akses utama mobilitas warga dan distribusi ekonomi kecil.
Menurut dia, penutupan permanen tanpa akses alternatif dapat mengisolasi kawasan yang terbelah jalur rel kereta api.
“Warung, toko, dan usaha kecil di sekitar pelintasan juga berpotensi kehilangan pelanggan karena arus orang menjadi berkurang drastis,” ujarnya.
Djoko menambahkan pembangunan flyover maupun underpass di wilayah Jabodetabek juga menghadapi tantangan keterbatasan lahan dan tingginya biaya konstruksi.
Baca juga: Polda Metro Sudah Periksa 39 Saksi Kasus Kecelakaan Kereta di Bekasi
Banyak pelintasan, kata dia, berada di tengah kawasan permukiman padat dan dikelilingi bangunan sehingga menyulitkan pembangunan struktur jalan tidak sebidang.
Di sisi lain, pembangunan underpass juga kerap terkendala jaringan utilitas perkotaan seperti pipa gas, kabel fiber optik, hingga drainase kota.
“Biaya pembangunan satu flyover atau underpass bisa mencapai ratusan miliar rupiah sehingga perlu penentuan prioritas yang ketat,” katanya.