Di sisi lain, riset ini juga menggarisbawahi sejumlah tantangan klasik yang masih membayangi, antara lain:

• Keterbatasan pembiayaan studio untuk ekspansi global.
• Banyaknya karya animasi lokal yang belum terdaftar HKI (Hak Kekayaan Intelektual).
• Status ketenagakerjaan yang didominasi oleh pekerja lepas (freelance) atau kontrak.

Untuk mengatasi hal tersebut, laporan ini menekankan pentingnya kolaborasi hexahelix yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, media, hingga lembaga keuangan.

Baca juga: Wamendagri Bima Arya Ajak HIPMI Kolaborasi dengan Pemda Dorong Ekonomi Kreatif

Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN, Aulia Hadi, menyebut laporan ini sebagai tonggak sejarah baru. 

BRIN pun merekomendasikan penyusunan National Animation Roadmap yang bersifat menyeluruh (end-to-end) dan kolaboratif.

Senada dengan hal itu, Rektor UDINUS, Prof. Pulung, mengungkapkan rasa bangganya atas keterlibatan pihak akademisi. Menurutnya, animasi Indonesia kini sudah naik kelas.

"Animasi kita tidak lagi hanya berbicara tentang produksi, tetapi tentang kepemilikan gagasan, talenta, dan kekayaan intelektual. Kami berharap laporan ini menjadi pijakan strategis bagi lahirnya lebih banyak IP lokal yang mendunia," tutur Prof. Pulung.

Sebagai langkah konkret, laporan ini merekomendasikan lima paket kebijakan strategis, yaitu:

• Reformasi akses pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.
• Percepatan perlindungan HKI.
• Pembangunan jalur distribusi global.
• Transformasi ekosistem talenta.
• Penguatan infrastruktur dan desentralisasi industri.

Dengan implementasi kebijakan yang terintegrasi, industri animasi Indonesia diproyeksikan mampu menembus angka Rp1 triliun pada tahun 2030, sekaligus memperkokoh posisinya sebagai salah satu kekuatan utama ekonomi kreatif di Asia Tenggara.

Dalam acara peluncuran tersebut, Menekraf turut didampingi oleh Deputi Bidang Kreativitas Media, Cecep Rukendi, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Media, Rocklin Anderson Siagian.